Advokasi Infid Dalam Mengupayakan Debt Relief Bagi Indonesia

BUMAMAN Teodeki Tarigan,S.Si,

2002 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Pemekaran daerah Bolaang Mongondow (Bolmong) kendati telah terbingkai dalam konstruksi perundangan yang seragam dengan daerah lain di Indonesia dalam praktiknya memiliki corak tersendiri, khususnya dalam konfigurasi sosial dan politik. Dinamika tersebut mengalir dalam arena komunitas budaya, (elite religi dan Guhanga) komunitas politik, (elite politik dan birokrasi) dan komunitas civil society. Masing-masing aktor di atas selain mencoba menghadirkan diri sebagai otoritas pemegang kuasa pada satu pihak, tetapi pada saat yang lain juga diperhadapkan pada fakta kompetitif. Pola relasi sosial yang lain kemudian juga mencuat dalam format yang lebih bernuansa simbolis. Ringkasnya, agenda kekuasaan yang berasal dari negara pada prinsipnya hendak dikembangkan dengan menekankan peran desentralisasi – local wisdom – melalui peran adat dan budaya. Bahwa dikemudian waktu logika trias politica dikembangkan pada aras lokal, maka perguliran logika kuasa simbolik ini juga tidak seketika membentuk sebuah timpangan pembagian kekuasaan. Peran elite masih juga menonjol melebih peran komunitas budaya dan komunitas civil society. Tesis ini mencoba memotret lebih dalam latar belakang terbentuknya konfigurasi sosial dan kekuasaan simbolik Guhanga dan elite politik pasca pemekaran serta implikasi yang ditimbulkan ditengah semakin menguatnya politik lokal kontemporer. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Berusaha memandang lalu memahami makna peristiwa dan kaitannya dengan orangorang tertentu dalam situasi tertentu secara holistik, bukan mendudukkan persoalanpersoalan sosial dengan bagian-bagian yang terpisah. Teknik penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam (indept interview) yang kemudian diperkuat dengan data-data dokumentasi yang relevan dengan tema penelitian ini. Berdasarkan temuan lapangan, dapat dinyatakan bahwa perilaku politik komunitas budaya dan komunitas politik dalam konfigurasi sosial tidak sekedar memperkuat bangunan eksistensi budaya, tetapi juga melakukan penguatan politik secara rill dengan membentuk kekuasaan secara simbolik. Upaya guhanga dan elite politik dalam melegitimasi sistim tradisi masyarakat diperkuat dengan relasinya bersama elite lokal lain, sekaligus sebagai strategi politiknya. Ketika representasi budaya telah diperkuat, maka Guhanga semakin memiliki power dan berpengaruh di masyarakat. Konfigurasi sosial tersebut tidak sekedar membangun basic kultural yang signifikan di Bolmong, tetapi juga dapat menjadi kekuasan simbolik bahkan benturan kepentingan dengan elite politik lokal untuk memperoleh kekuasaan struktural. Pada kesimpulannya, kekuasaan menyebar dalam berbagai dimensi sosial secara simbolik. Hal ini terbentuk dari tindakan kolektif komunitas budaya dan komunitas politik yang merepresentasikan diri sebagai Guhanga. Guhanga atau elite politik adalah publik. Siapapun bisa menjadi Guhanga atau elite politik yang mampu mempengaruhi konfigurasi sosial dan politik pada aras lokal. Kata kunci: Konfigurasi sosial, Legitimasi, Representasi, Budaya-Politik

Kata Kunci : Advokasi