Peran Lembaga Non Pemerintah Dalam Diplomasi : Institute For Molti Track DiplomacyPada Kasus Siprus

Maria Febiola Ririen Kusumawardhani,

1999 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Kajian ini tentang penguatan kapasitas dan tata kelola keuangan menjadi penting agar kampung-kampung di Kabupaten Kaimana memiliki kemampuan untuk dapat mengelola keuangan. Sehingga tata kelola keuangan kampung tidak didominasi oleh supra pemerintah kampung. Sehubungan dengan itu maka pertanyaan penting dalam tesis ini adalah “Bagaimana proses penguatan kapasitas perangkat kampung dalam mewujudkan kemandirian tata kelola keuangan kampung di Kabupaten Kaimana? ” Untuk menjawab pertanyaan pokok tersebut maka ada dua kerangka teori yang dibangun dalam kajian ini yaitu 1. Penguatan kapasitas perangkat kampung dan 2. Tata kelola keuangan kampung. Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus maka hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama, kampung masih menjadi domain kekuasaan Kabupaten sehingga semakin menguatnya persepsi supra pemerintah kampung terhadap kapasitas SDM kampung yang sangat rendah dan belum mampu mengelola keuangan. Oleh karena itu relasi keuangan kabupaten-kampung hanya diwujudkan dengan memberikan bantuan keuangan secara merata bagi pemerintah kampung. Kedua, kapasitas tata kelola keuangan kampung masih rendah. Kondisi ini ditunjukkan dengan dominasi kepala kampung dalam tata kelola keuangan kampung, belum ada pembagian tugas yang jelas bagi PJAK dan PJTK, belum adanya pencatatan terhadap penggunaan dana bantuan keuangan kampung, belum adanya rencana strategis bagi kampung , penggunaan dana bantuan keuangan kampung hanya ditetapkan dalam suatu berita acara dan kampung belum menghasilkan peraturan kampung yang mengatur secara tegas penggunaan dana bantuan keuangan kampung selama ini. Penggunaan dana bantuan keuangan kampung hanya terserap pada kegiatan pembangunan fisik kampung dan partisipasi masyarakat sangat rendah dalam musyawarah perencanaan kampung. Oleh karenanya aspek teknokratis-administratis, aspek politis dan aspek kemandirian tata kelola keuangan kampung diuraikan untuk memahami kondisi sebenarnya yang sedang terjadi  xvii  dalam pelaksanaan tata kelola keuangan kampung. Proses penguatan kapasitas perangkat kampung yang dijelaskan pada tiga level penguatan kapasitas tata kelola keuangan kampung mengindikasikan bahwa ketidakmampuan untuk mengelola keuangan kampung bukanlah kelemahan yang dimiliki oleh perangkat kampung semata akan tetapi ada rendahnya kapasitas supra pemerintah kampung dalam mengelola kampung. Sehingga dari proses tersebut menunjukkan bahwa kampung masih diperlakukan sebagai kaki tangan dari supra pemerintah kampung. Sehubungan dengan itu maka pada bagian akhir dari kajian ini menjelaskan bahwa tata kelola keuangan kampung berimplikasi secara teknokratisadministratif, politis dan berimplikasi terhadap kemandirian kampung. Oleh karenanya itu tesis ini menunjukkan bahwa perlu ada penguatan kapasitas tata kelola keuangan dari sisi personal, sisi organisasional dan sisi instittusional. Karena selama ini, proses penguatan kapasitas tata kelola keuangan kampung hanya terfokus pada aktoraktor yang mengelola keuangan kampung dan mengabaikan sisi lainnya. Penguatan kapasitas aktor-aktor yang mengelola dana bantuan keuangan kampung dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan akan tetapi proses tersebut tidak dilakukan dengan maksimal. Sehingga kapasitas aktor-aktor yang mengelola keuangan kampung tetap menunjukkan wajah yang sama dan dana bantuan keuangan yang diberikan bagi pemerintah kampung dialokasikan secara merata tanpa melihat karakteristik kampung. Hal ini sebagai akibat dari tingginya kepentingan politik kabupaten terhadap perimbangan keuangan kabupaten-kampung yang mendominasi tata kelola keuangan kampung sehingga kesejahteraan masyarakat kampung terabaikan. Oleh karenanya itu bentuk penguatan Pemerintah Kabupaten Kaimana terhadap kemampuan keuangan Kampung adalah dengan memberikan alokasi anggaran bagi kampung yang mencerminkan desentralisasi dengan formulasi perimbangan dana dalam bentuk alokasi dana kampung (ADK). Kata kunci : Penguatan Kapasitas, Tata-Kelola Keuangan, Perimbangan dana, perangkat kampung.

Kata Kunci : Peran Lembaga