Penggunaan Diplomasi Bantuan Kemanusiaan Sebagai Langkah Alternatif Upaya Unifikasi Korea Utara Dan Korea Selatan

EMILDA Dianti,

1999 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Upaya peningkatan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara efektif melalui pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan, namun hasilnya masih belum optimal. Pemerintah juga dituntut untuk bersifat terbuka kepada masyarakat, artinya semua proses penyelenggaraan pemerintahan semaksimal mungkin dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh publik. Mengingat adanya keinginan Pemkot Yogyakarta untuk menciptakan pemerintah yang responsif dan transparan sebagai aktualisasi reformasi pelayanan publik sehingga dibutuhkan upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Kimpraswil banyak memperoleh Kritik saran dari masyarakat karena keberadaannya erat bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, dengan pemanfaatan teknologi yang semakin memperpendek rentang kendali antara masyarakat dengan pemerintah cukup memberikan kontribusi dalam menunjang kinerja Dinas Kimpraswil yaitu menyampaikan keluhan melalui Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), sesunguhnya fungsi UPIK sangat terkait dan menunjang fungsi dinas sebagai instansi teknis pelayanan publik, Proses tersebut tentunya akan bernilai penting terhadap kinerja pelayanan publik yang diberikan. Padahal pada bagian inilah sesungguhnya terlihat proses yang terjadi untuk melihat bagaimana responsivitas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta. Atas dasar itulah penelitian ini akan ditujukan untuk menjawab pertanyaan. ‘Bagaimana Responsivitas dan Transparansi Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta ?’ Dari hasil analisis penelitian ini memperlihatkan upaya yang kuat dari Dinas Kimpraswil untuk mengakomodasi berbagai masukan serta usul saran dari masyarakat terkait dengan fungsi pelayanan ini terlihat setiap keluhan yang masuk ke Dinas Semaksimal mungkin langsung dijawab oleh Dinas Kimpraswil kecuali keluhan atau usul saran yang memerlukan proses apabila keluhan tersebut terkait dengan anggaran. Dilihat dari segi transparansi sudah ada upaya dari Dinas Kimpraswil untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait keluhan yang disampaikan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi responsivitas Dinas Kimpraswil antara lain: Pertama, faktor Kepemimpinan disini terlihat bagaimana seorang pemimpin mampu memaksimalkan sumber daya organisasi untuk menjawab setiap keluhan dari masyarakat dan selalu berimprovisasi dengan pemanfaatan informasi teknologi guna memperpendek jarak antara masyarakat dan pemerintah. Kedua, faktor sumber daya manusia yang handal guna menjawab setiap tantangan yang ada dalam organisasi. Ketiga, Sarana dan prasarana, hal ini sangat penting mengingat organisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja sarana tersebut harus mendukung dalam kegiatan baik secara kualitas maupun kuantitas.Keempat, teknologi informasi digunakan untuk memperpendek alur birokrasi yang selama ini cenderung berbelit-belit. Berkaca pada kasus responsifitas Dinas Kimpraswil, bahwa kepemimpinan yang kuat dapat ikut menentukan responsif tidaknya sebuah organisasi pelayanan publik. Akan tetapi kelemahan dari pelayanan yang lebih didominasi oleh faktor kepemimpinan adalah ketergantungan yang besar terhadap personal pemimpin tersebut. Apabila terjadi pergantian kepemimpinan, tingkat responsifitas kemungkinan dapat menurun. Oleh karena itu, untuk Dinas Kimpraswil hendaknya xiii mulai membangun responsifitasnya melalui system organisasi yang ada. Sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan, kemungkinan menurunnya responsifitas akan kecil. Kata Kunci : Responsifitas, Transparansi, Kepemimpinan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi

Kata Kunci : Penggunaan Diplomasi