Kemenangan Kim Dae Jung Pada Pemilu 1997 Di Korea Selatan

DWIYANTI Savitri,

1999 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Kerjasama (networking) antardaerah atau yang juga populer dengan terminologi asosiasi antardaerah menjadi sebuah fenomena yang marak di era otonomi daerah. Ide awal dan semangat berjejaring ternyata tidak cukup untuk menggerakkan sebuah asosiasi. Terdapat persoalan ada yang menyebabkan mengapa sebuah asosiasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, dipandang relefan untuk melakukan kajian atas permasalahan berjejaring. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode diskriptif-naratif yang menjelaskan bekerjanya Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Teluk di Provinsi Papua Barat (BP2KT) dalam aktifitas berjejaring. Cara memperoleh data melalui desk study meliputi studi pustaka dan olah dokumen. Untuk melengkapi data tekstual dan untuk men-cross check validitas data dilakukan wawancara dengan beberapa aktor kunci. Penelitian ini menemukan bahwa BP2KT belum memiliki aktivitas riil, vakum dan stagnan. Hal ini disebabkan karena belum matangnya organisasi. Organisasi masih bersifat embrional, berbagai kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan secara cepat yang dikarenakan belum adanya kepastian hak dan kewajiban anggota yang mengikat secara hukum. Fakta lainnya adalah bahwa karena rendahnya urgensi dan relevansi format kegiatan kerjasama dengan konsep kerjasama kawasan, mengakibatkan rendahnya collective interest driven dari masingmasing anggota. Untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan tersebut di atas, dapat ditempuh beberapa upaya dapat dilakukan. Pertama, mempertemukan interest driven para pimpinan daerah dan seluruh pemangku kepentingan dan membuat masing-masing anggota saling membutuhkan. Mensejajarkan awareness tentang adanya kepentingan bersama dapat dilakukan melalui skema penyadaran berbasis informasi (information driven), kepada semua pihak baik Pemerintah Daerah, swasta, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan upaya menemukan beberapa permasalahan yang saling mengunci, selanjutnya menyusun sebuah rencana aksi bersama. Perlu juga adanya upaya memperkuat daya dukung kelembagaan. Kedua, adalah mendorong Gubernur untuk intervensi dan melaksanakan perannya sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Penelitian ini membawa kepada beberapa rekomendasi. Pertama, segera menyusun agenda pertemuan antar pimpinan Daerah, di bawah koordinasi Gubernur, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, menyusun format kelembagaan yang fisibel, yang didukung oleh sebuah sekretariat bersama atau manajer profesional, sekaligus skenerio pembiayaan bersama yang jelas. Ketiga, menyusun Rencana Aksi dalam rangka menyelesaikan permasalahan bersama, dan ketiga, mensosialisasikan keberadaan BP2KT. Kata kunci : otonomi daerah, kerjasama, jejaring

Kata Kunci : Kemenangan Kim Dae Jung