Konflik Separatisme di Checnya

WIRANATA, I Made Anom,

2000 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi pemerintah terkait bidang pendidikan berkutat seputar kewajiban untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi warga negaranya sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang. Sementara di sisi lain persoalan pendidikan masih bertumpuk ditengah kemampuan ekonomi negara yang tak juga membaik. Mekipun dasar hukum untuk meningkatkan pendidikan berkualitas sangat kuat, namun setelah tujuh dekade merdeka persoalan pendidikan masih juga menjadi momok besar bagi setiap pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjelaskan sejumlah persoalan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Ditengah keterbatasan dana dan keraguan masyarakat tersebut pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menanggulangi persoalan-persoalan pendidikan. Salah satu target khusus yang disebutkan dalam RPJM adalah meningkatnya taraf pendidikan penduduk yaitu 1) meningkatnya prosentase penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan 2) meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah, melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun. Permasalahan pendidikan yang dihadapi pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman adalah perluasan akses memperoleh pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas bagi masyarakat miskin. Upaya meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu ditempuh melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun. Implementasi dari program wajib belajar ini ditulis berdasarkan hasil penelitian selama tahun 2007- 2010. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program wajib belajar 12 tahun ini antara faktor komunikasi, faktor sumberdaya dan faktor birokrasi. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut, faktor birokrasi dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program ini, mulai dari distribusikan bantuan pendidikan kepada sekolah harus sesuai dengan kuintasi yang dicairkan dan tepat waktu. Pemerintah dituntut dapat membuat regulasi tentang standar Biaya Operasional Pendidikan (BOP) agar dapat menjawab permasalahan tersebut, karena pada kenyatannya di lapangan masih banyak sekolah-sekolah yang mencari lahan untuk menarik pungutan kepada siswa dengan dengan embel-embel program tertentu. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu saat ini masih dapat dikatakan belum terealisasikan dengan baik, karena pendidikan masih berorientsi pada subsidi pemerintah dan ternyata masih belum mencukupi untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu. Kata kunci: wajib belajar 12 tahun, implementasi program, perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, jaminan pembiayaan pendidikan, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Konflik Internasional - Checnya