Kebijakan Affirmative Actions Bidang Ekonomi dalam Penyelesaian Konflik Etnis (Komparasi Malaysia Indonesia)

ASTRINI, Retno, Retno Astrini

2001 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Sejak pelimpahan kewenangan untuk mengelola aset Daerah sebagai PAD, mempunyai dampak negative yakni kerusakan lingkungan yang semakin luas dan juga munculnya elit penambang sehingga adanya resistensi kepentingan elit di penambangan, berbagai upaya elit untuk menekan kepentingan guna mencari keuntungan sehingga dirasa perlu untuk melihat siapa aktor yang terlibat dan bagaimana prilaku rent seeking di pertambangan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa aktor kepentingan yang bermain dipertambangan dan bagaimana prilaku rent seeking didalam sistem pengawasan pertambangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Situs penelitian ini adalah Dinas BLH, DP2T, DPPKA, Satpol PP, Penambang, Tokoh Masyarakat dan serta Anggota Dewan Komisi C. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegagalan didalam sistem pengawasan pertambangan disebabkan adanya kepentingan elit tambang yang membalut didalam ketidak efektifan sistem pengawasan. Dan pelimpahan kewenangan kedaerah menjadi munculnya penambang lokal baru yang semakin marak dan mampu menggesar keberadaan penambang lama, sehingga kontestasi kedua penambang tersebut muncul konflik sebagai implikasi adanya persaingan, namun kontestasi didominan oleh penambang lokal baru sebab mampu mendekati Pemerintahan Daerah. Dari kontestasi tersebut tidak lepas memunculkan prilaku rente dengan orientasi jangka panjang dan jangka pendek, sehingga mendorong penambang untuk menjalin hubungan pada penguasa (Patron-klien) untuk mengamankan usaha penambangan. Disisi lain adanya kepentingan individu baik dari elit penambang maupun pemerintah untuk mencari keuntungan yang maksimal baik dalam bentuk suap dan juga bisa dalam bentuk pungli, prilaku demikian ini sudah menjadi struktrur sosial pada pertambangan di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa kegagalan pengawasan pertambangan karena ada kontestasi kepentingan elit, munculnya persaingan elit di pertambangan, disorientasi Pemerintah Desa dalam pengawasan Tingkat 1, sebagaimana kontestasi tidak lepas kepentingan individu sebagai prilaku pencari rente. Dari permasalahan diatas peneliti mencoba memberikan saran yang hanya mampu menekan prilaku rente di pertambangan yakni: pengurangan peran Pemerintah Desa, pengotimalan intensitas pengawasan Tim Pokja, pendisiplinan sistem perizinan dalam pembuatan Dokumen Lingkungan, pembentukan Inspektorat Pertambangan. Kata Kunci : Elit dan Rent Seeking

Kata Kunci : Ekonomi, Indonesia, Malaysia