Deeskalasi dalam Konflik Timor Timur: 21 Mei 1998 - 30 Agustus 1999

SIMANJUNTAK, Debby Florensia,

2000 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan mekanisme perencanan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, aktor/elit politik yang terlibat dalam pengambilan kebijakan di daerah, serta implementasi aspirasi di tingkat desa dalam kebijakan daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada september 2010 dan merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian wawancara mendalam (indepth-interview) adalah teknik yang digunakan memperoleh data dan infomasi dari informan kunci. Informan berasal dari 4 kelompok yakni ; kelompok eksekutif, legislatif, pengusaha, serta NGO’s. Pemilihan awal informan ditentukan berdasarkan kemungkinanya dalam memberikan informasi. Pemilihan informan tahap selanjutnya menggunakan sampel bola salju (snowball sampling) dengan cara menanyakan kepada informan awal tentang siapa-siapa lagi yang dikenal dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka analisa data dilakukan secara deskriptif, dengan menggunakan teori untuk menjelaskan karakteristik perencanaan pembangunan dan relasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses perencanaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa, proses perencanaan di kabupaten Manokwari lebih bersifat elitis dan sentralistis, hanya menyentuh 2 (dua) pendekatan perencanan, yakni pendekatan politik dan teknokratik. Sedangkan proses perencanaan partisipatif yang diharapkan sebagai cerminan dan representasi kebutuhan akan pembangunan dari bawah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam perencanaan daerah hanya terjadi di ruang privat birokrat dan politisi, serta masih belum transparannya proses itu sendiri. Dalam proses penganggaran di kabupaten manokwari, kepentingankepentingan aktor birokrat (eksekutif) dan aktor politik (legislatif) serta aktor-aktor ekonomi (swasta) yang berada di luar jalur formal lebih mendominasi dan mengontrol arah dan kebijakan anggaran yang dihasilkan. Praktek bisnis birokrat dan legislatif serta kelompok usaha pasca penetapan APBD, terjadi setiap tahun anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan memanipulasi tender dalam proses pelelangan proyek antara aktor birokrat, legislative dan pengusha. Kata Kunci : Perencanaan daerah, keputusan politik, pendekatan politik, teknokratik dan partisipatif.

Kata Kunci : Konflik - Timor Timur