Pengaruh Pandangan Politik Sukarno dan Nehru dalam Hubungan Indonesia-India (1960-1965)

WITRAYANA, Nadya, Nadya Witrayana

1996 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui akibat dari liberalisasi sektor ekonomi serta dampaknya terhadap upaya Pemerintah dalam mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Permasalahan kesenjangan digital di Indonesia terjadi dikarenakan adanya ketimpangan infrastruktur pada daerah-daerah pusat perekonomian dan pemerintahan dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil. Permasalahan ini timbul dikarenakan keterbatasan Pemerintah dalam hal pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia untuk mengembangkan infrastruktur dan layanan telekomunikasi ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Liberalisasi telekomunikasi merupakan suatu kebijakan Pemerintah untuk membuka pasar telekomunikasi nasional, menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang ada, serta mereposisi peran Pemerintah dari operator menjadi regulator. Perdagangan jasa telekomunikasi secara internasional berada di bawah rejim General Agreement on Trade in Services (GATS) yang disahkan pada tahun 1994. Pada rejim GATS ini sektor telekomunikasi berkembang ke arah kompetisi yang sifatnya menggobal. Para operator telekomunikasi saling bersaing untuk memberikan layanan yang semakin inovatif kepada calon pelanggannya. Kondisi ini memicu operator incumbent, yang lazimnya dimiliki oleh Pemerintah untuk meningkatkan daya saing, efisiensi dan efektifitasnya di sektor ini. Proses liberalisasi sektor telekomunikasi juga membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor ini. Pada kasus Indonesia, investor asing memiliki peran besar dalam kemajuan pesat telekomunikasi nasional dikarenakan modal finansial serta teknologi yang mereka miliki. Merespon permasalahan ketidakmerataan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di Indonesia dan fenomena liberalisasi yang terjadi pada sektor telekomunikasi, tesis ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Pemerintah menanggapi dan memanfaatkan kondisi ini. Kerjasama Pemerintah dan Korporasi Swasta dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional diperlukan untuk memperpendek jurang digital divide. Kolaborasi Pemerintah-Korporasi Swasta ini dapat kita lihat dalam proyek infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring dan Program Universal Service Obligation (USO).Hal ini diharapkan menjadi jalan keluar untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh rakyat Indonesia. Kata Kunci: Digital Divide, telekomunikasi, liberalisasi, pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci : Hubungan Internasional, India