Telaah Pemikiran Sun Tzu Sebagai Strategi Militer dan Berbisnis: Studi Kasus Perkembangan Bisnis Jepang 1987-1993

AKBAR, Hikmatullah,

1997 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Proses pemekaran daerah terjadi sangat marak menyusul diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selama kurun waktu Tahun 2000 hingga 2009, tidak kurang dari 205 daerah otonom baru telah terbentuk, terdiri dari 7 Propinsi, 164 Kabupaten, dan 34 Kota. Namun ironisnya, berdasarkan hasil studi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada medio 2006 menyatakan, bahwa lebih dari 80% Daerah Otonom Baru, mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut diseputar permasalahan penetapan tapal batas, komitmen daerah induk untuk memberikan dukungan dana, pegawai yang enggan pindah ke Daerah Otonom Baru, konflik antara daerah induk dengan daerah pemekaran, dan konflik horisontal dalam masyarakat. Hal yang agak berbeda terjadi di Kota Batu Jawa Timur, yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Malang. Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Kota Batu di tahun-tahun awal penyelenggaraan pemerintahannya, tidak dihadapkan pada kondisi sebagaimana dihadapi oleh sebagian besar DOB. Secara administratif, penataan kelembagaan pemerintahan di Kota Batu tidak banyak menghadapi kendala yang berarti. Sementara dalam aspek politisinya, Kota Btau tidak mengalami gejolak politik yang dahsyat, karena hampir seluruh komponen masyarakat Batu sepakat untuk menjadikan Batu sebagai Kota Otonom. Bentuk kesepakatan itu diwujudkan dalam apa yang mereka sebut sebagai Kelompok Kerja Peningkatan Status Kota Administratif Batu (KKSKB0 atau yang populer dengan Pokja Batu. Pokja inilah yang mengawal proses peningkatan status Batu menjadi Kota Otonom. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kasus Kota Batu, tidak terjadi politisasi dalam aspek penataan administrasi dan penataan kelembagaan, seperti misalnya dalam hal penetapan tapal batas, penetapan wilayah, penetapan pusat pemerintahan, maupun dalam penataan kelembagaan pemerintahan. Pada sisi lain jika dilihat dari aspek politisinya, tidak banyak kontestasi politik yang masuk ke wilayah administrasi. Polarisasi pergerakan masyarakat untuk mendukung terbentuknya Kota Batu yang relatif rendah, mengakibatkan kontestasi politik yang rendah pula. Kata Kunci: Manajemen Transisi, Pemekaran Daerah, Pengelolaan Politik, Pengelolaaan Administrasi dan Kelembagaan.

Kata Kunci : Militer - Jepang