Posisi Militer Jerman dalam NATO Pasca Penyatuan

DAMAYANTI, Paramita S.,

1997 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Foreign portfolio investment sebagai salah satu bagian dari kebijakan investasi asing, keberadaannya memiliki peran yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang dalam upaya mencegah defisit negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah gencar melakukan kebijakan ini dengan cara meliberalisasikan foreign portfolio investment, sehingga dana asing pun membanjiri Indonesia tanpa kendali. Hal ini disebabkan oleh ternyata, secara hukum produk-produk legislasi yang mengatur jenis-jenis investasi ini secara substansial tidak mengatur ikatan hukum antara kedua belah pihak negara. Oleh karena itu, secara tidak langsung mengakibatkan over overborrowing yang harus ditanggung negara dalam tempo tertentu. Hal ini berbeda dengan negara-negara berkembang lainnya yang telah membatasi foreign portfolio investment dengan pengawasan yang ketat dan pemberian insentif pajak terhadap investor, misalnya China, Korea, Thailand, dan sebagainya. Perilaku kebijakan seperti ini, tentunya sangat kentara tidak lepas atas pengaruh asing yang telah didengung-dengungkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) sebagai institusi pendonor internasional atas dasar globalisasi keuangan. Globalisasi keuangan ini, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong kebijakan pemerintah sangat ramah terhadap intervensi asing yang berlebih. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan dominan saham asing terhadap institusi korporasi (perusahaan) maupun keuangan (perbankan) yang secara implisit telah dilegalkan melalui Undang-Undang (UU). Oleh karena itu, foreign portfolio investment menimbulkan kekuatan magnetik yang luar biasa khususnya bagi institusi keuangan (perbankan) untuk senantiasa mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara membeli dan menjualnya kembali kepada asing daripada menyalurkannya terhadap pemberian kredit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Fenomena seperti ini, berimplikasi terhadap perubahan kebijakan di sektor perbankan, yakni perbankan telah mengalami pergeseran fungsi vital sebagai lembaga intermediasi, yang seharusnya mampu secara efektif dan efisien mengalokasikan sumber dananya pada masyarakat. Pergeseran fungsi vital perbankan, dari aktivitas yang “tradisional” (pemberian kredit UMKM) ke aktivitas yang “non tradisional” (fee based income, transaksi derivatif-off balance sheet dan lain-lain) disebabkan oleh berbagai permasalahan yang kompleks menyangkut sisi kelembagaan, regulasi, maupun eksternal (globalisasi) sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, tindakan ekonomi politik negara yang kuat marupakan solusi utama untuk mengatasi pergeseran tersebut. Dalam Tesis ini akan dibahas secara komprehensif kebijakan liberalisasi foreign portfolio investment dan implikasinya terhadap kebijakan perbankan dalam pemberian kredit UMKM. Disamping itu, dalam Tesis ini juga akan dipaparkan implikasi kebijakan yang relevan dengan perbaikkan fungsi vital perbankan sebagai lembaga intermediasi terhadap pemberian kredit UMKM, yang pengaruhnya dapat diharapkan bagi stabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kata kunci: Liberalization, Foreign Portfolio Investment, International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), globalisasi keuangan, Ekonomi politik, Perbankan, aktivitas tradisional, aktivitas non-tradisional dan Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kata Kunci : Militer - Jerman