Hubungan Australian Council on Trade Unions (ACTU) dengan Pemerintahan Partai Buruh Australia

ADYAWARMAN,

1997 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Tujuan dibuatnya kebijakan untuk mengatasi kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat adalah untuk bisa menekan angka jumlah gizi buruk yang terjadi, agar dari tahun-tahun sebelumnya jumlah penderita gizi buruk bisa semakin berkurang sehingga pada nantinya dari kebijakan tersebut dapat memberikan sedikit banyak perubahan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat yang terkena kasus gizi buruk, serta seluruh masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mengatasi kasus tersebut yaitu dengan mengeluarkan empat (4) kebijakan, yang diantaranya: Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan, Program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Program Makanan Pendamping ASI atau MP-ASI, Proyek Nutrition Improvement Through Community Empowerment (NICE). Penelitian ini mencoba melihat kinerja dari keempat (4) kebijakan yang ada tersebut mulai dari tahun 2003-2008, apakah dari kebijakan-kebijakan tersebut mampu mengatasi permasalahan mengenai kasus gizi buruk yang terjadi, atau sebaliknya kebijakan-kebijakan tersebut tidak bisa mengatasi kasus gizi buruk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan menggunakan konsep Ripley dan Franklin. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data digunakan metode observasi lapangan dan wawancara. Karena penelitian ini bersifat deskriftif-kualitatif, maka teknik analasis hasil lebih banyak menggunakan cross-checking analysis. Dalam pemilihan lokasi penelitian penulis akan memfokuskannya pada daerah yang beresiko sangat tinggi rawan gizinya yaitu di daerah Gunungsari, dan Lingsar. Berdasarkan temuan di lapangan,diketahui bahwa : bila dilihat dari ke-empat kebijakan tersebut ternyata masih belum sepenuhnya mampu mengatasi kasus gizi buruk yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Gunungsari serta Kecamatan Lingsar. Tidak kesemuanya dari kebijakan tersebut telah selesai dilaksanakan, karena hingga saat ini ada kebijakan yang sampai sekarang masih tetap dilaksanakan seperti halnya program PMT-Pemulihan, dan MP-ASI. Sedangkan untuk program SKPG sudah tidak lagi dilaksanakan di kedua Kecamatan tersebut, dan untuk program PROJEK NICE hingga saat ini belum bisa dilaksanakan bukan saja pada kedua Kecamatan tersebut, melainkan juga pada seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dari ke-empat kebijakan tersebut tidak pernah dibawa ke ruang publik untuk dibicarakan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki inovasi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tidak adanya ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan ke-empat program tersebut. Tidak adanya komitmen dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing implementator terhadap penyelesaian kasus tersebut. Ikutnya para kader dalam memberikan dukungan kepada Kepala Desa. Dari hasil analisa tersebut, saran yang dapat penulis berikan yaitu; Pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus mempunyai inovasi terhadap berbagai kebijakan yang akan dibuat dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam pembuatan kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu membuka ruang publik secara terbuka agar masyarakat ikut berpartisipasi dan menjaring aspirasi masyarakat. Pemerintah Pusat perlu lebih tanggap dalam melihat berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh berbagai daerah, agar tidak lagi menyamaratakan kebijakan yang akan diimplementasikan kepada semua daerah. Perlu adanya sanksi yang akan diberikan kepada Kepala Desa mengenai ikut atau tidaknya para kader di dalam pencalonan Kepala Desa. Kata Kunci : Kinerja Kebijakan

Kata Kunci : Partai Politik - Australia