Dinamika Kekuasan Partai Buruh dalam Sistem Politik Australia: Studi Kasus Kejatuhan Pemerintahan Whitlam 1972 - 1975

HANUM, Amala Safrida,

1997 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Otonomi daerah merupakan era baru dalam sistem politik di Indonesia, dan oleh daerah hal itu disambut sebagai angin segar berhembusnya demokrasi. Implikasi dihembuskannya sistem baru ini maka, semua kepala daerah dipilih secara demokratis dengan menggunakan mekanisme pilkada langsung. Bagi masyarakat Mappi yang tergolong masih baru dalam sistem ini merasa cemas sebab sistem ini belum pernah mereka alami sebelumnya. Keadaan demikian pada masyarakat komunal memunculkan penafsiran baru terhadap pengertian demokrasi prosedural. Hal ini berdampak pada otensitas demokrasi komunal menjadi tereduksi bahkan mengalami kematian. Demokrasi komunal, hal itu bukan hanya disebabkan kedekatan fisik, tetapi juga sosial, budaya, geografis dan sebagainya. Dengan demikian, Pilkada 2005 di Mappi merupakan kemenangan demokrasi komunal. Atau dengan perkataan lain Pilkada Mappi 2005 adalah merupakan pilkada bersejarah di negara kita. Dan Pilkada Mappi 2005 sekaligus juga tanda berakhirnya demokrasi prosedural (the end of procedural democracy), sekaligus juga sebuah pertanda penghidupan kembali demokrasi lokal (local democracy). Oleh karena itu kedudukan Bupati terpilih mengemban dua amanat sekaligus yaitu sebagai pejabat pusat di daerah dan sebagai pengemban jabatan kultur. Sebagai pejabat pusat yang ada di daerah Bupati dalam menjalankan tugasnya mengamankan kebijakan pusat yang ada di daerah. Sebaliknya sebagai jabatan kultur dia harus melestarikan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat sebab jika tidak, akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan tatanan sebagai motivasi penggerak kehidupan sosial masyarakat. Namun celakanya, bila dalam menjalankan tugasnya, Bupati tidak mengakomodir kepentingan kultur, maka bukan mustahil masyarakat akan menarik diri dari kesetiaan mereka. Pelaksanaan Pilkada Mappi 2005, menurut persepsi masyarakat komunal Mappi, terutama oleh sejumlah kalangan para tokoh-tokoh adat Mappi, bahwa Pilkada adalah merupakan wajah (Kibind) yang baru pertama muncul di tengah-tengah kehidupan komunal bagi masyarakat di daerah karena mekanisme seperti ini belum pernah dilaksanakan pada praktek politik komunal masyarakat Mappi pada masa lalu, sehingga bagi masyarakat Yaghai Mappi di nilai membawah konsekuensi terhadap penghancuran nilai-nilai kolektivitas komunal. Dengan kalimat lain dapat dikatakan bahwa Pilkada 2005 merupakan sebuah proses pembantaian terhadap demokrasi komunal atau pembunuhan demokrasi komunal (Communal genocide democraty) Oleh karena itu pilkada Mappi 2005 patut kita sebagai sebuah “renaisanse demokrasi komunal”, yang selama puluhan tahun tidak pernah dipraktekan dalam pemilihan kepala daerah. Namun dalam tataran praksis dimunculkannya kembali demokrasi komunal dalam praktek pilkada justru memperburuk kehidupan demokrasi di Mappi. Sebab begitu kuatnya tarik menarik antara kedua demokrasi tadi, maka tidak bisa terhindarkan lagi konflik antara kedua pendukung demokrasi. Munculnya benturan ini karena masing-masing pihak merasa tidak puas dengan kedua sistem ini. Sebab masing-masing pihak mengklaim dirinya sebagai pemilik sah demokrasi. Klaim kebenaran (truth claim) ini sebagai titik awal mulai munculnya konflik baru pada lapisan masyarakat bawah, sehingga berdampak pada keterbelahan masyarakat ke dalam beberapa kelompok yang sebelumnya mereka terikat dalam satu komunitas dan pada akhirnya mereka terseret ke dalam berbagai bentuk benturan masyarakat komunal. Kata kunci: demokrasi komunal, benturan demokrasi, hal yang baru, hal yang baru (Kibind).

Kata Kunci : Partai Politik - Australia