Teknokrasi dan Proses Politik di Indonesia Dasawarsa 1980-an

INDRIYONO, Phutut,

1994 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Thesis ini berisi penyelidikan mengenai Jaringan Kebijakan dan Implementasi dalam peraturan daerah Kota Tangerang nomor 7 tahun 2005 mengenai Pelarangan Penjualan dan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Tangerang. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap siapa saja aktor-aktor dalam pengimplementasian peraturan daerah no 7 tahun 2005 dan juga mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kenapa peraturan daerah tersebut sulit untuk diimplementasikan. Penelitian ini berangkat dari hasil analisa data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud yaitu berup a data yang diperoleh secara langsung dari sumber data penelitian, yakni responden sebagai pembuat, pelaksana, pengawas dan pengusaha atau penjual minuman beralkohol sebagai kelompok sasaran kebijakan. Adapun data yang diperoleh adalah, kebijakan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol yakni peraturan daerah No 7 tahun 2005. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data ini bisa didapat dari pandangan para pengamat, buku-buku ilmiah, data statistik, media massa dan dokumen-dokumen. Hasil dari penyelidikan penelitian ini akhirnya menghas ilkan beberapa kesimpulan. Dalam melakukan implementasi Perda No 7 tahun 2005, pemerintah membentuk suatu jaringan kebijakan yang terdiri dari beberapa akto r, di antaranya; aktor pembuat Perda yaitu; Walikota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang. Pelaksana lapangan; Dinas SatPol PP Kota Tangerang, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Tangerang, Dinas Bagian Hukum kota Tangerang, Polres Kota Tangerang, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Pengawas dilapangan; MUI Kota Tangerang. Meskipun dalam realitasnya pemerintah sudah membentuk sebuah jaringan kebijakan dengan banyak sekali menggandeng beberapa aktor dalam melakukan implementasi Perda No 7 tahun 2005 namun ternyata fakta dilapangan ditemui masih banyaknya minuman beralkohol yang beredar. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya penguasaan memobilisasi antar aktor karena banyaknya kepentingan yang ada antar aktor tersebut sehingga menyebabkan Perda No 7 Tahun 2005 menjadi sulit untuk diimplementasikan di lapangan. Kata Kunci : Perda Kota Tangerang No 7 Tahun 2005, Jaringan Kebijakan, Implementasi dan Aktor

Kata Kunci : Politik - Indonesia