Prospek dan Kendala Pengembangan Kekuatan Militer Jepang Pasca Perang Dingin

HAFIZA, Zulhijar,

1994 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Kabupaten Sorong Selatan adalah kabupaten pemekaran yang mempunyai potensi perikanan laut dan air payau yang sangat besar bagi pengembangan sektor perikanan tangkap antara lain ikan laut, ikan air payau, udang, dan lobster. Namun masyarakat nelayan lokal di daerah ini mengalami marjinalitas yang berlangsung lama baik karena belum tersentuh pembangunan maupun yang telah tersentuh pembangunan dalam interaksi mereka dengan pengusaha perikanan laut dan air payau serta nelayan pendatang yang lebih maju terutama dari kelompok etnis Bugis, Makassar dan Buton. Akibatnya, potensi perikanan laut ersebut belum dapat dikelolah dan dimanfaatkan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan lokal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik marjinalitas dan bentuk-bentuk marjinalisasi yang selama ini dialami oleh masyarakat nelayan lokal Papua di Kabupaten Sorong Selatan dan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat nelayan asli Papua yang marjinal tersebut. Penelitian ini dilakukan memakai metode kualitatif di Kabupaten Sorong Selatan. Data yang diperlukan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur sesuai penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada enam karakteristik internal (a) keterbelakangan dan tradisi subsistensi; (b) Sedikitnya pengalaman melaut dan tradisi berniaga; (c) rendahnya sarana dan prasarana industri, transportasi dan jaringan pasar perikanan; (e) rendahnya akses peralatan modern dan tingkat penguasaan teknologi; dan (f) sedikitnya pendapatan usaha nelayan, permodalan, dan curahan kerja nelayalan. Selain itu ada lima bentuk marjinalisasi yang dialami masyarakat nelayan asli Papua selama ini, yaitu (a) subordinasi dari jaringan pemasaran hasil perikanan laut dan air payau; (b) sistematisasi pemutusan atas jaringan usaha perdagangan laut; (c) segregasi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan politik; (d) pelemahan akses dalam partisipasi politik dan artikulasi kepentingan; dan (e) eksploitasi sumber daya dan monopoli alokasi anggaran publik. Pada implementasi kebijakan dalam skema pemberdayaan yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan, kebijakan afirmatif cenderung hanya dapat diterapkan untuk mengatasi akar permasalahan marjinalitas internal, tetapi tidak memiliki kemauan politik yangkuat untuk segera mengatasi akar permasalahan marjinalisasi yang dialami masyarakat nelayan lokal Papua selama ini. Pilihan kebijakan afirmatif parsial semacam ini disebabkan oleh fakta bahwa pengusaha perikanan dan nelayan pendatang tetap memberi kontribusi besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong Selatan secara umum, walau dalam kenyataan mereka secara struktural membuat masyarakat nelayan pribumi Papua termarjinalisasi di sektor perikanan laut dan air payau. Skema pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan lokal oleh Pemerintah Daerah sudah sangat baik, tetapi tidak dapat diimplementasi secara integral. Kata Kunci : Marjinalitas, Nelayan lokal, Kapasitas Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Sorong Selatan

Kata Kunci : Militer - Jepang