Analisa Dampak Kebijakan Deregulasi Industri dan Investasi di Indonesia

SUDARMANTO, Sudarmanto

1997 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

INTISARI Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah membawa konsekuensi kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk lebih mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan dalam upaya menjawab berbagai tantangan dan kompleksitas dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen sumber daya manusia aparatur pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terutama mengenai pelaksanaan pengadaan, penempatan, pengembangan (pendidikan dan pelatihan), dan kompensasi, serta tantangan yang dihadapi dipandang dari aspek kemampuan keuangan, kewenangan, dan praktek patronase dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik analisa data analisis deskriptif kualitatif, yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sebagai sumber data primer adalah sumber informan terpilih yang relevan dengan masalah penelitian, dan data sekunder dilakukan melalui penelaahan dokumen-dokumen, perda/qanun, surat-surat keputusan, dan bukubuku yang relevan dengan topik penelitian. Dari hasil dan analisa data terlihat bahwa pelaksanaan manajemen sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum berjalan secara maksimal. Pengadaan pegawai belum mencerminkan kebutuhan, pelaksanaan penerimaan pegawai belum dilakukan secara terbuka dan transparan. Pendidikan dan pelatihan pegawai lebih difokuskan pada diklat struktural, sementara pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan di perguruan tinggi atau diklat teknis kurang mendapat perhatian. Penempatan pegawai belum sesuai kebutuhan unit organisasi. Demikian pula dengan pemberian kompensasi belum didasarkan pada penilaian yang objektif. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen sumber daya manusia aparatur pegawai negeri sipil disebabkan oleh beberapa tantangan yang dihadapi yaitu alokasi keuangan daerah, kewenangan, dan adanya praktek patronase. Tesis ini menawarkan beberapa solusi: Pertama, memberikan kewenangan dan struktur organisasi yang lebih leluasa kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menjalankan manajemen kepegawaian, terutama dalam pembuatan perumusan kebijakan disertai peningkatan kualitas aparat pelaksananya, Kedua, pengadaan pegawai perlu dilakukan secara terbuka dan transparan, sebagai upaya untuk memperoleh pegawai yang berkualitas, dan membuat standar kompetensi dengan mengutamakan praktek merit system dan menghilangkan praktek patronase dalam penempatan, diklat, dan kompensasi pegawai, Ketiga, tidak mempertimbangkan faktor agama, dan asal daerah dalam setiap kegiatan manajemen sumber daya manusia aparatur pegawai negeri sipil, Keempat, memberikan prioritas pada pendidikan ke perguruan tinggi dan diklat teknis bagi pegawai, serta Kelima, mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan memberikan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK). Kata kunci: Aparatur, Manajemen Sumber daya manusia, Pegawai negeri sipil

Kata Kunci : Pariwisata