Relasi Industrial pada Pasar Tenaga Kerja Fleksibel dan Perjuangan Buruh Menuntut Upah Layak serta Jaminan Kerja di Kawasan Industri Bekasi

Alih Aji Nugroho, Erwan Agus Purwanto

2016 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

INTISARI Krisis ekonomi 1997 membantu runtuhnya pemerintahan otoriter Soeharto. Pada waktu yang bersamaan lembaga imperalis global ingin memasukkan agenda-agenda neoliberal ke Indonesia. Liberalisasi kebijakan-kebijakan mulai ditanamkan, tak terkecuali di bidang ketenagakerjaan. Perubahan pasar tenagakerja yang rigid menjadi fleksibel merupakan salah satu poin pentingnya. Melalui Letter of Intent dari International Monetary Fund (IMF) sebagai syarat pinjaman untuk menstabilkan ekonomi paska krisis menjadi jalan masuk proyek tersebut. Bagi para pendukungnya, pasar kerja yang lentur diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Interaksi bebas antar pengguna tenaga kerja dengan tenaga kerja dianggap mampu menciptakan iklim produksi yang efisien. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna, sedangkan pekerja bebas menentukan pilihan pengguna tenaga kerja sesuai dengan pilihan rasional pekerja (Purdy, 1988). Namun, kondisi ideal yang diimpikan kaum liberal tersebut nampaknya masih sulit ditemukan penerapannya di lapangan. Pasar tenaga kerja fleksibel termanifestasi dalam Undang-Undang No.13/2003 tentang ketenagakerjaan. Setidaknya ada tiga pola yang digunakan yaitu : perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), sistem alih daya (outsourcing) dan sistem kerja magang. Bekasi merupakan Kabupaten dengan kawasan indsutri terbesar se-ASEAN. Dengan jumlah lebih dari 2000 perusahaan merupakan lokasi yang representatif untuk mengkaji terkait relasi hubungan industrial yang terbangun dari kebijakan tersebut. Serta bagaimana perjuangan buruh dalam menuntut upah layak serta jaminan kerja. Penelitian dilakukan selama bulan September-November 2016 di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan partisipatori riset atau live in. Sumber data dicari menggunakan metode snowball effect. Pada akhirnya penelitian ini melibatkan 7 serikat buruh, 6 perusahaan, 2 yayasan penyalur tenaga kerja,3 instansi pemerintah, 35 buruh dan 3 aktivis buruh. Hasil dari penelitian di kawasan industri Bekasi komposisi tenaga kerja fleksibel lebih dari 50% dari total tenaga kerja. Serta dengan adanya pasar tenaga kerja fleksibel terjadi birokratisasi dalam relasi industrial. Relasi yang terbangun antara buruh dengan pengguna tenaga kerja menjadi berbelit-belit dan saling lempar tanggungjawab. Dampaknya bagi kebebasan berserikat menjadi semacam kuda troya yang membuat UU No.20/2000 tidak ada gunanya. Perjuangan yang dilakukan menemui hambatan represifitas dari pemerintah dan pemilik serta aristokrasi serikat buruh. Implikasinya perjuangan penghapusan sistem tenaga kerja fleksibel harus massif dilakukan. Perjuangan yang feasible melalui dua cara yaitu jalur litigasi dengan dibarengi oleh aksi massa yang menjadi dorongan dari luar. Kesadaran berjuang tersebut bisa muncul jika serikat buruh konsisten dalam menumbuhkan kesadaran anggotanya. Penumbuhan kesadaran dapat dilakukan melalui pendidikan ekonomi politik dan praktik solidaritas. Kata Kunci : Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel, Serikat Buruh, Perjuangan Kelas Buruh, Relasi Industrial

Kata Kunci : Tenaga Kerja - Indonesia