Pengaruh Kualitas Komunikasi Interpersonal Penyuluh Keluarga Berencana terhadap Kualitas Informasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Anggraeni Wulandari, Ana Nadhya Abrar

2016 | Tesis | Ilmu Komunikasi

ABSTRAK Tercantum dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa PKB yang semula merupakan pegawai milik kota/kabupaten, kembali menjadi milik pemerintah pusat. Kebijakan ini paling lambat pada tahun 2017 sudah harus diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, agar PKB yang kembali menjadi pegawai pusat tidak hanya sekedar berubah status kepegawaiannya saja, akan tetapi juga meningkat kompetensinya (terutama kompetensi komunikasi interpersonal), maka diperlukan data-data yang nantinya akan mendukung terwujudnya desain standar kompetensi PKB yang pas dengan kondisi masyarakat terkini. Berdasarkan SDKI 2012, informasi KKBPK yang diperoleh PUS sebagian besar justru berasal dari tenaga medis (perawat, bidan), sedangkan PKB berada pada urutan kedua. Selain itu, selama ini belum tersedia standar kompetensi yang mumpuni dalam implementasi komunikasi interpersonal program KKBPK oleh PKB. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena PKB selama ini dipercaya sebagai garda utama dalam sosialisasi program KKBPK kepada masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Sejauh manakah pengaruh Kualitas Komunikasi Interpersonal PKB sebagai bagian dari Strategi Kebijakan Komunikasi Kependudukan dan KB dalam memberikan informasi KKBPK bagi PUS Kota Yogyakarta Tahun 2015-April 2016?” Penelitian ini, merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan survei sebagai metode utama, disertai dengan observasi lapangan, yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam pada stakeholder KKBPK di level kota maupun provinsi. Penelitian yang fokus pada PUS yang menerima informasi KKBPK dari tangan pertama yaitu PKB ini berhasil mengetahui bahwa Kualitas Komunikasi Interpersonal PKB sangat berpengaruh terhadap Kualitas Informasi KKBPK yang diperoleh PUS, dikatakan sangat berpengaruh karena angka signifikansi dengan uji SPSS mencapai angka 0,902 dengan dua tanda bintang. Dengan demikian maka H0 tidak terbukti, sedangkan Ha dan Ha(1) terbukti. Hasil ini dapat digunakan BKKBN sebagai acuan untuk menyusun rekomendasi dalam peningkatan kompetensi komunikasi interpersonal PKB guna peningkatan pencapaian KKP program KKBPK. Kata kunci : Penyuluh Keluarga Berencana, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Strategi Komunikasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Survei Kualitas Komunikasi Interpersonal Penyuluh Keluarga Berencana

Kata Kunci : Keluarga Berencana