Framing Ekonomi Kerakyatan Dalam Berita Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia:(Analisis Framing Teks Berita Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Terkait Permasalahan Ekonomi Kerakyata

Yudhy Widya Kusumo, Kuskridho Ambardi

2016 | Tesis | Ilmu Komunikasi

Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah amanat konstitusi dalam pasal 27, 28, 31, 33, dan 34 UUD 1945, dalam TAP MPR No. VI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, TAP MPR No. II/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004, dan TAP MPR No. II/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Pentingnya ekonomi kerakyatan dikarenakan adanya sebuah leg antara konsep yang hanya menjadi sebatas sesanti saja dalam beberapa retorika yang disampaikan oleh negarawan atau komunikator politik ketimbang implementasinya yang masih sangat kurang. Realitas ekonomi yang berkembang di Indonesia masih jauh dari perwujudan amanat konstitusi. Penjualan atau privatisasi aset-aset nasional telah mengalihkan penguasaan sumber-sumber ekonomi dari negara atau rakyatkepada kekuasaan asing. Korporasi-korporasi besar menguasai dan mengelola sumber daya strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak di berbagai daerah. Dalam penelitian ini akan mengangkat tema ekonomi kerakyatan dalam pemberitaan pidato Presiden RI di SKH Kompas di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat setiap 14 Agustus pada SKH Kompas edisi 1999-2014. Dengan menggunakan Analisis Framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M Kosciki. Ditemukan kesimpulan adanya perbedaan diantara ketiga Presiden B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie ekonomi kerakyatan dibingkai sebagai sebuah konsep dimana lebih menakankan pada definisi dan pengelolaan kekayaan negara sehingga diharapkan akan tercapainya tujuan dari sistem ekonomi kerakyatan yang ada. Kedua, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri lebih dibingkai sebagai pemantapan konsep dan pengelolaan BUMN sehingga dalam pencapaiannya diharapkan bisa berhasil dalam implementasi serta konsep yang seharusnya sudah lebih matang. Ketiga, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SKH Kompas membingkai dengan cara pengingatan terhadap capaian yang telah dijalankan oleh pemerintah, sehingga dalam pencapaiannya tidak keluar dari konsep yang telah direncanakan. Mulai dari pencapaian tujuan, kebijakan serta langkah-langkah yang dicapai agar tidak mengalami pergeseran definisi dari sistem ekonomi kerakyatan yang ada, lebih menekankan pada kebijakan dan langkah pencapaian sistem ekonomi kerakyatan.

Kata Kunci : Surat Kabar; Demokrasi Ekonomi