Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 oleh Pusat Kepada Daerah

Lastria Nurtanzila, Wahyudi Kumorotomo

2015 | Tesis | Manajemen dan Kebijakan Publik

INTISARI Pada era desentralisasi , setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah tidak hanya bersifat administratif namun juga bersifat pengelolaan keuangan. Salah satu upaya mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah adalah dengan memberikan kewenangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu bagian pajak daerah (UU No.28 Tahun 2009). Kota Yogyakarta telah melaksanakan pelimpahan kewenangan ini sejak tahun 2011. Penerimaan dari sektor PBB P2 cukup banyak menyumbang PAD, oleh karena itulah dalam penelitian ini mencoba mengkaji faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2014. Sehingga dari kerangka pemikiran penelitian ini menetapkan ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta , yaitu faktor efisiensi administrasi perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan dan faktor kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa administrasi pajak yang efisien dapat menentukan tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak tepat pada waktunya, begitu juga dengan sosilasi perpajakan yang dapat meningkatkan perhatian publik akan pentingnya membayar pajak, selain itu rasa patuh pada peraturan juga penting dalam menumbuhkan kesadaran membayar pajak.Dengan demikian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak ini, agar dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan bagi PAD. Kata kunci : Otonomi daerah, kemandirian fiskal, Pendapatan Asli Daerah, administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pajak