Laporkan Masalah

Dampak Kuota 30% Perempuan di DPRD Kota Kendari terhadap Anggaran Responsif Gender pada APBD TA. 2009 - 2013

Waode Sitti Ulfah, Muhadjir Darwin

2015 | Tesis | Manajemen dan Kebijakan Publik

I N T I S A R I Tulisan ini berupaya mengkaji tentang adanya kebijakan kuota 30% perempuan dan kaitannya dalam penyusunan anggaran responsif gender. Dipilihnya kajian pada periode 2009-2014 karena keterwakilan 30% legislatif perempuan di Kota Kendari sudah terpenuhi secara kuantitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak kuota 30% perempuan di DPRD Kota Kendari dalam penyusunan APBD yang responsif gender TA.2009-2013. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan. Evaluasi difokuskan pada dampak kebijakan sehingga evaluasi yang dilakukan menggunakan evaluasi summatif untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang telah ditujukan di awal. Pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuota 30% perempuan di DPRD Kota Kendari belum berdampak terhadap pelaksanaan anggaran responsif gender pada struktur APBD Kota Kendari TA. 2009-2013. Hal ini karena DPRD belum berhasil mewujudkan ARG, yang dilihat dari : 1) Belum mampu mengupayakan agar semua SKPD melaksanakan anggaran responsif gender. 2) Dari segi dukungan politik, DPRD belum membuat adanya kebijakan/regulasi atau peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender bahkan Anggaran Responsif Gender. 3) Belum mampu mengupayakan agar dibentuk kelembagaan seperti Grup Focal Point atau kelompok kerja yang menangani permasalahan gender, sehingga dana kegiatan-kegiatan yang mengalir dari pemerintah daerah bisa lebih diarahkan responsif gender. 4) Sistem informasi yang menyangkut upaya DPRD Kota Kendari belum maksimal dalam menegaskan adanya data terpilah (laki-laki dan perempuan) dalam penyusunan APBD. 5) SDM yang tidak handal, hal ini dilihat dari pemahaman anggota legislatif yang keliru mengenai gender, terlebih kepada anggaran responsif gender. Selain itu, tingkat partisipasi anggota legislatif perempuan dinilai masih rendah. Kata kunci : Kuota 30% Perempuan dan Anggaran Responsif Gender

Kata Kunci : Legislatif; Gender


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.