Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Meningkatkan Akses Publik terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Taufik, Nunuk Dwi Retnandari

2015 | Tesis | Manajemen dan Kebijakan Publik

INTISARI Pemerintah Indonesia telah memformulasikan kebijakan yang mengatur hak publik untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian disahkan dalam bentuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, persoalannya adalah hingga saat ini akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan masih begitu sulit dan sangat terbatas. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government) melalui kebijakan keterbukaan informasi publik berpotensi mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh besarnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tesis ini mengkaji komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokus analisisnya adalah pada upaya peningkatan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tantangan-tantangan dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sleman. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam analisis datanya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih cukup rendah. Upaya peningkatan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik belum begitu optimal dilakukan. Hal ini terlihat dari tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik dihampir semua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID-P) dan akses terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan yang masih sangat terbatas. Informasi publik belum ditetapkan mana informasi publik yang bersifat terbuka (dapat diakses) oleh publik dan informasi yang bersifat dikecualikan. Website Pemerintah Kabupaten Sleman dan seluruh subdomain website SKPD/Organisasi dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabuapaten Sleman belum digunakan secara maksimal sebagai sarana untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Tantangan utama dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sleman adalah pada aspek kesiapan aparat pemerintah. Terbatasnya SDM dan rendahnya pemahaman aparat terhadap substansi dari kebijakan menjadi penyebab ketidaksiapan aparat dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Disamping itu, minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala sekaligus tantangan dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan. Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Akses Informasi Publik, Good Governance, Open Government, Komitmen Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Pemerintah; Good Governance - Indonesia