Jalan Panjang Politik Keterwakilan Perempuan:(Kajian Proses Politik dan Kebijakan Di Klaten, Jawa Tengah

Angela Debbie Prabawati S., Aris Arif Mudayat

2011 | Tesis | Politik dan Pemerintahan

ABSTRAK Politik merupakan proses interaksi sosial yang mempertemukan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berinteraksi. Titik-temu dalam proses interaksi itu dipengaruhi dan ditentukan oleh relasi kuasa di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Relasi kuasa yang timpang akan memunculkan dominasi kelompok yang satu atas kelompok lainnya. Dominasi laki-laki di dalam proses-proses politik berakibat tersisihnya kebutuhan dan kepentingan perempuan di dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Ketertinggalan dan keterpinggiran perempuan di dalam proses-proses politik demokratis merupakan indikasi demokratisasi belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, proses demokrasi seharusnya tidak terlepas dari berbagai upaya yang terarah pada peningkatan kapasitas keterlibatan (engagement capacity) serta akses perempuan untuk melakukan kontrol dan memberi pengaruh di dalam proses pembuatan kebijakan publik, baik secara langsung maupun melalui jalur-jalur representasi yang demokratis. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh perempuan, upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan keterwakilan kepentingan perempuan dalam proses politik dan kesesuaian antara isu dan kepentingan oleh perempuan terwakil dan wakil perempuan. Studi mengambil lokasi di Kabupaten Klaten, sebuah kabupaten yang memiliki sejarah tentang progresifitas gerakan perempuan yang cukup panjang hingga masa Orde Lama. Saat ini kekuatan tersebut seolah-olah tidak berbekas akibat adanya penjinakan organisasi dan gerakan politik perempuan pada masa Orde Baru dan mengurungnya dalam peran-peran domestik di bawah hegemoni patriarki. Proses politik dan mekanisme representasi politik yang ada saat ini masih belum berhasil mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan. Pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan untuk terlibat dalam proses politik masih jauh dari harapan. Agenda-agenda politik di DPRD masih meletakkan isu perempuan dan hak-hak politiknya dalam posisi marjinal. Dari perspektif representasi, kesadaran kolektif perempuan itu juga belum bisa mendorong tumbuhnya representasi substantif. Kendala kultural dan struktural masih mengikat perempuan untuk terus berada di dalam keterbatasan representasi deskriptif di tataran politik formal (melalui kehadiran anggota perempuan di parlemen) dan representasi simbolik pada tataran politik non-fomal (melalui peran laki-laki kepala rumah tangga di dalam forum-forum pertemuan warga). Kata kunci: Representasi, representasi perempuan, kepentingan perempuan, representasi simbolik, representasi deskriptif, representasi substantif, politik perempuan, Klaten, Gerwani, PKK

Kata Kunci : Politik; Perempuan