Minoritas dan Politik Inklusi Demokratis( Pilihan-pilihan Jemaah Syiah dalam Memperjuangkan Representasi Politik Pasca Kasus Sampang Madura Jawa Timur)

Halili, Abdul Gaffar Karim

2015 | Tesis | Politik dan Pemerintahan

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengungkap sikap-sikap politik Jemaah Syi’ah negara, politik, dan representasi politik, dan 2) menganalisis tindakan-tindakan mereka dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi, hak-hak dasar dan kepentingan-kepentingan Jemaah Syi’ah pasca Kasus Sampang, di dalam kerangka demokrasi. Penelitian ini secara umum akan menjawab pertanyaan; bagaimana pilihan-pilihan representasi politik yang digunakan oleh jema’ah Syi’ah sebagai kelompok minoritas sekaligus tidak diuntungkan (minority and disadvantaged groups), terutama pasca Kasus Sampang, untuk menyalurkan kepentingan dan aspirasi politik mereka dalam perspektif politik inklusi demokratis. Teori yang akan digunakan sebagai kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah teori Iris Marion Young (2002) dan Florian Beiber (2008) mengenai representasi politik berbasis rekayasa institusi politik dan assosiasional, berdasarkan pengalaman Amerika Serikat dan negara-negara Balkan. Pada intinnya, demokrasi dapat meningkatkan derajat politik inklusi melalui ruang dan saluran representasi melalui institusi politik dan assosiasional. Jenis penelitian ini kualitatif-deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik, mengkombinasikan dua metode: field-study dan desk-study. Sumber data penelitian ini berupa person dan paper. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis yang digunakan analisis data induktif, meliputi reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, pasca terjadinya Kasus Syi’ah Sampang, Syi’ah memilih beberapa saluran representasi yang tersedia dalam politik inklusi demokratis untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan hak-hak dasar Jema’ah Syi’ah Indonesia: 1) Mengandalkan representasi politik melalui organisasi-organisasi masyarakat sipil utama yang sudah established mewadahi warga Syi’ah Indonesia, yaitu Ikatan Jamaah AhlulBait Indonesia (IJABI) dan Ahlul Bait Indonesia (ABI). 2) Memperkuat representasi melalui NGO dan lembaga-lembaga pers, yang secara khusus dibentuk untuk mengadvokasi kepentingan-kepentingan warga Syi’ah, baik yang berkaitan dengan Kasus Sampang maupun kasus lain yang membuntutinya, serta untuk promosi kehidupan keagamaan yang plural dalam bingkai keindonesiaan yang lebih ramah terhadap Syi’ah. Juga NGO-NGO dan lembaga-lembaga pers ix mainstream yang sudah ada yang dipertemukan dengan kepentingan warga Syi’ah oleh isu-isu kebangsaan dan kemanusiaan. 3) Representasi politik melalui afiliasi-afiliasi personal ke dalam partai politik seperti yang dilakukan oleh Jalaluddin Rakhmat dengan menjadi anggota legislatif melalui kendaraan politik PDI Perjuangan. Kedua, pilihan-pilihan representasi dalam sistem politik demokratis yang inklusif, bagi warga Syi’ah diwarnai oleh beberapa paradoks yang dipicu oleh beberapa ketegangan, antara lain: 1) ketegangan antara politik versus anti politik, 2) ketegangan antara transnasionalisme versus nasionalisme-kontekstual, dan 3) ketegangan antara doktrin-doktrin teologis versus pinsip-prinsip politis. Ketiga, ketegangan tersebut menyisakan beberapa persoalan dalam pilihan-pilihan yang diambil oleh warga Syi’ah Indonesia pasca Kasus Sampang, antara lain: 1) tetap menguatnya konflik antara ABI dan IJABI yang turut berkontribusi bagi pelemahan ormas sipil utama yang mewadahi jema’ah Syi’ah Indonesia, 2) representasi warga Syi’ah melalui afiliasi ke dalam partai-partai politik peserta Pemilu 2014 berlangsung secara personal-sporadis, sebab di internal warga Syi’ah sendiri belum firm dalam melihat politik, partai politik, dan politik negara. Kata Kunci: Syi’ah, Minoritas, Representasi Politik, Politik Inklusi Demokratis

Kata Kunci : Politik; Minoritas