Peace Enforcement dan Organisasi Internasional: Kontradiksi Perlindungan Masyarakat Sipil dan Implementasi Resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB oleh Nato pada Konflik Libya 2011

FAUZI, Samsu Rizal Panggabean

2014 | Tesis | Ilmu Hubungan Internasional

INTISARI Penanganan konflik bersenjata melalui konsep peace enforcement masih jauh dari keberhasilan. Terlebih dengan adanya aktor organisasi internasional yang bergerak atas dasar kepentingan negara anggota dalam penanganan konflik. Hal ini terjadi pada penanganan konflik Libya dengan keterlibatan NATO yang menjalankan amanat Resolusi 1973 yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB sebagai resolusi penyelesaian konflik bersenjata Libya pada tahun 2011. Kegagalan implementasi Resolusi 1973 DK PBB telah terlihat sejak awal melalui proses politik yang dilaksanakan dengan pertemuan-pertemuan antar pemimpin negara membahas penanganan konflik Libya 2011. Sehingga melalui pertemuanpertemuan tersebut, strategi dan taktik pelaksanaan Resolusi 1973 oleh NATO menyesuaikan dengan hasil dari keputusan pimpinan negara. Belum lagi, dalam isi Resolusi 1973 terdapat kontradiksi antara pelaksanaan No Fly Zone (NFZ) dan proteksi terhadap masyarakat sipil. Dasar NFZ adalah memantau tidak adanya penggunaan militer udara yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil. Implementasi NATO atas NFZ di Libya seharusnya memastikan militer udara Qaddafi maupun negara lain yang ingin membantu pimpinan Libya tersebut, tidak digunakan untuk mengancam keselamatan masyarakat sipil Libya. Pengaruh kebijakan negara yang tergabung melawan Qaddafi, menjadikan NATO dalam melaksanakan operasi militer di Libya sebagai dukungan terhadap kelompok National Transitional Council (NTC) untuk melumpuhkan Qaddafi. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep peace enforcement dan organisasi internasional. Sedangkan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penanganan konflik Libya oleh NATO adalah metode kualitatif yang bersumber dari buku-buku, opini-opini yang berkembang selama konflik Libya berlangsung. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh kepentingan negara yang mendasari tindakan yang dilaksanakan NATO sebagai organisasi internasional yang secara legitimasi memimpin operasi militer penyelesaian konflik Libya. Sehingga masih terdapat kontradiksi antara perlindungan masyarakat sipil yang menjadi prioritas ditetapkannya Resolusi 1973 oleh DK PBB dengan implementasi yang dilaksanakan NATO. Kata Kunci: Peace Enforcement, Organisasi Internasional, Konflik Libya 2011, Resolusi 1973 DK PBB, NATO, Perlindungan Masyarakat Sipil, No Fly Zone

Kata Kunci : Organisasi Internasional