Kebijakan Hutan Rakyat dan Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Banyumas

HASAN, Rubangi Al, M. Baiquni

2014 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

INTISARI RUBANGI AL HASAN, “Kebijakan Hutan Rakyat dan Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas”, Tesis 195 halaman, Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2014. Penelitian ini memiliki tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana kebijakan pemerintah terkait perkembangan hutan rakyat di Desa Watuagung, insentif/disinsentif kebijakan yang berjalan, dan ekonomi politik kebijakan hutan rakyat. Kedua, perubahan ekologis yang berlangsung terkait dengan berkembangnya hutan rakyat (perubahan pola tanam, dan struktur tanaman). Ketiga, dinamika sosial ekonomi masyarakat (struktur pengusaan lahan dan tipologi hutan rakyat yang terbentuk, pandangan ekonomi petani atas lahan dan hasil produksinya, dan rantai tataniaga komoditas hutan rakyat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam (indepth interview), dan analisis dokumen. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut. Pertama. Regulasi yang mengatur tentang hutan rakyat lebih banyak dikeluarkan oleh institusi pemerintah di tingkat pusat. Kedua. Terdapat banyak kendala dalam pengembangan hutan rakyat, baik finansial, jaminan pemasaran, rendahnya kepemilikan lahan, dan minimnya pendampingan. Di bagian lain insentif yang diberikan kecil sementara terdapat beberapa kebijakan yang justru bersifat disinsentif. Ketiga. Dari perspektif ekonomi politik kebijakan akan terlihat pihakpihak yang berperan dan berkepentingan dengan hutan rakyat di Desa Watuagung. Mereka antara lain petani/kelompok tani, elit pemerintah desa, pengusaha, lembaga pendamping, dan elit pemerintah di tingkat kabupaten. Meskipun petani menjadi sasaran dari program hutan rakyat, namun petani tetap menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan kecil. Keempat. Dilihat dari perubahan ekologis yang terjadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Watuagung pada awalnya melakukan penanaman dengan pola campuran dengan sistem pengelolaan sederhana. Sejak diperkenalkannya cengkeh tahun 1976 masyarakat mulai mengenal pola tanam monokultur dan sistem budidaya tanaman secara lebih intensif. Kondisi tersebut berlangsung sampai sekarang dengan komoditas utama berupa cengkeh, ganitri dan sengon. Meskipun demikian, kecenderungan umum masih menggunakan pola tanam campuran. Dari sini terlihat bahwa kebijakan pemerintah memengaruhi kondisi ekologis yang ada meskipun respon masyarakat beragam atas kebijakan tersebut. Kelima. Struktur penguasaan lahan di Desa Watuagung tergolong timpang. Kondisi tersebut tercermin dari adanya segelintir pemilik lahan yang memiliki lahan di atas 2 ha, namun lebih dari 50 persen yang lain justru hanya memiliki lahan rata-rata 0,18-0,28 ha. Di samping itu juga banyak yang tidak memiliki

Kata Kunci : Ekologi ; Pertanian