Perjalanan Kebijakan Konvergensi di Indonesia: (Studi Formulasi Kebijakan Konvergensi Tahun 2010-2013)

SYLVINA, Vivien, Phil Ana Nadhya Abrar

2014 | Tesis | Ilmu Komunikasi

ABSTRAK Fenomena konvergensi membutuhkan kebijakan yang mampu menjadi pengimbang bagi tren telekomunikasi yang terus berkembang. Proses formulasi kebijakan konvergensi di Indonesia sejak awal kaya dengan dinamika, terpantau dengan adanya dualisme pilihan antara harmonisasi ataukah unifikasi regulasi eksisting. Hal tersebut tidak terlepas dari tindakan para aktor perumus kebijakan yang kemudian diteliti melalui pendekatan interpretif untuk menjawab rumusan masalah terkait perjalanan kebijakan konvergensi di Indonesia selama tahun 2010 – 2013. Hasil penelitian menujukkan bahwa limitasi komunikasi antara pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil menjadi tantangan selama proses perumusan kebijakan konvergensi. Konflik teredam tersebut menjadi salah satu potensi yang menyebabkan formulasi kebijakan mengkonsumsi waktu yang lama untuk disahkan, jangka waktu yang lebih lama lagi untuk teraplikasi secara efektif di lapangan, serta berpotensi direvisi. Pembentukan tim kerja perumus kebijakan sebagai upaya akomodasi ide, konsultasi publik berkelanjutan, ketersediaan roadmap kebijakan telekomunikasi jangka pendek; menengah; panjang, rotasi keanggotaan legislatif didalam Komisi berdasarkan kapabilitas penguasaan isu, serta pengajuan rumusan rancangan undang-undang yang selayaknya tidak dikerjakan pada akhir periode menjadi masukan bagi pihak pemerintah. Sebaliknya, kewajiban penyusunan policy paper dapat dijadikan prasyarat untuk menilai keseriusan dan konsistensi keterlibatan aktor perumus kebijakan tidak resmi seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Saluran partisipasi online yang diakomodasi pemerintah ataupun yang bersifat community campaign dapat mendukung transparansi perumusan kebijakan asalkan dibangun dengan komitmen dan upaya yang kontinyu oleh seluruh stakeholder didalam negara. Kata kunci: kebijakan konvergensi, formulasi kebijakan, aktor perumus kebijakan

Kata Kunci : Kebijakan Publik - Indonesia