Klanisasi Demokrasi Dalam Politik Lokal di Indonesia: (Studi Kasus: Qahhar Mudzakkar dan Partai Klan di Sulawesi Selatan)

HARYANTO, Cornelis Lay

2014 | Tesis | Politik dan Pemerintahan

Abstraksi Proses demokrasi dan demokratisasi dalam dua dekade reformasi telah memberi simpulan hasil yang paradoks dalam politik lokal di Indonesia. Di satu sisi, instalasi masif lembaga-lembaga demokrasi modern telah dilakukan, namun pada sisi lain desain kelembagaan tersebut telah menghadirkan kekuatan-kekuatan politik tradisional yang cenderung menciptakan oligarki politik, berbasis klan salah satunya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relasi hadirnya politik klan dengan demokrasi lokal dalam kasus Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan. Studi ini akan fokus pada pertanyaan mengapa dan bagaimana mereka bisa hadir dalam demokrasi? Untuk itu studi ini mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijawab yakni apa sumber daya yang dimiliki dan bagaimana sumber daya tersebut mereproduksi kekuasaan, selain dari memahami implikasi dari kehadiran klan politik terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di Luwu Raya, empat kabupaten/kota dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menegaskan genealogi kuasa klan yang berhasil dan gagal dalam menghadirkan jabatan publik di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reproduksi kuasa klan didukung oleh modal simbolik warisan Qahhar Mudzakkar yang melekat pada anggota klan. Hanya saja modal tersebut memerlukan dukungan modal lain yang dimiliki oleh jaringan personal masing-masing anggota klan yakni modal sosial. Singkatnya, kehadiran klan Qahhar Mudzakkar dalam jabatan publik merupakan karekteristik terbaru, terkait dengan reproduksi kekuasaan, diluar logika ekonomi dan kekerasan yang selama ini mendominasi studi oligarki yang telah ada. Lebih luas lagi, studi ini mempertegas bahwa politik lokal kontemporer adalah wadah klanisasi demokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen kunci untuk memahami politik klan yakni struktur peluang politik, kekerabatan, kepercayaan, dan jaringan. Pada intinya, kehadiran politik klan yang memperoleh kekuasaan dalam politik lokal diciptakan oleh kultur masyarakat (budaya politik) yang telah mengakar sejak lama. Habitus dan doxa yang ada dalam masyarakat telah membagun legitimasi politik bagi anggota klan, dimana saat ini modal dapat direproduksi dalam berbagai bentuk. Modal ekonomi, walaupun sangat fundamental, ia tidak cukup dalam logika tradisionalisme. Keniscayaan tersebut menjadikan tradisionalisme kini mengambil peran yang signifikan. Pada akhirnya, membaca demokrasi Indonesia adalah persoalan bahwa demokrasi merupakan hal yang baru dalam logika tradisional, dan tentunya memerlukan waktu agar ia menjadi tradisional untuk dapat dikatakan demokrasi dan menjadi habitual. (Kata Kunci: demokrasi, politik klan, budaya politik, habitus, modal, doxa.)

Kata Kunci : Politik Lokal - Indonesia