Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah :(Studi Kasus: Ketidaknetralan Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011).

SIHOTANG, Lia Eldest, Haryanto

2013 | Tesis | Ilmu Politik

INTISARI Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung telah dilakukan sejak tahun 2004 dan masih menyisakan banyak permasalahan. Budaya politisasi birokrasi dilakukan untuk memenangkan salah satu kandidat dalam pemilukada menjadikan birokrasi mudah untuk terlibat dalam politik praktis yang menyebabkan seorang birokrat bersikap tidak netral. Keterlibatan birokrasi dalam pemilukada Kota Pekanbarumemberikandampakbagikeberadaanbirokrasi. Kota Pekanbaru telah dua kali melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu pada tahun 2006 dan tahun 2011. Pemilukada tahun 2011 diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Firdaus-Ayat dan Septina-Erizal Muluk yang masingmasing pasangan diusung oleh gabungan partai politik. Hasil Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011 yang dimenangkan oleh Firdaus-Ayat digugat oleh Septina sehingga mengalami pemungutan suara ulang. Pemungutan Suara Ulang terjadi karena terjadi pelanggaran oleh birokrat Kota Pekanbaru seperti Camat dan Lurah dan beberapa SKPD. Rumusan masalah penelitian ini adalah Mengapa birokrat terlibat (tidaknetral) pada pemilihan kepala daerah di Kota Pekanbaru tahun 2011?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motif birokrat di Kota Pekanbaru sehingga terlibat dalam politik praktis dan bersikap tidak netral dalam pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Motifnya ialah Motif Material (Jabatan, kekuasaan) dan Motif Non Material (Status Sosial dan Balas Jasa). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif analisis deskrptif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang valid dan relevan diperoleh dalam penelitian ini melalui data primer (wawancara mendalam, observasi) dan melalui data sekunder (dokumen-dokumen). Hasil penelitian menujukkan bahwa sikap dan perilaku ketidaknetralan birokrat saat menjelang pelaksanaan pemilukada Kota Pekanbaru adalah mendukung salah satu kandidat calon kepala daerah melalui kampanye dan penggunaan fasilitas negara. Penyalahgunaan jabatan birokrat secara individu dan birokrasi dalam sebuah institusi dengan mudah digunakan oleh penguasa untuk memenangkan kandidat. Motif idealisme seorang birokrat tidak ditemukan dalam keterlibatan birokrat di Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Akan tetapi Motif material untuk menaikkan pangkat maupun mempertahankan jabatan menjadi motif dari birokrat Pekanbaru untuk terlibat dalam pemilukada. Selain itu, Motif Non Material seperti rasa aman dan prestise sosial menjadi motif birokrat terlibat dalam pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Motif politik balas jasa oleh birokrat Pekanbaru kepada atasannya merupakan motif yang paling besar pengaruhnya kepada keinginan birokrat untuk terlibat. Keterlibatan birokrat dalam pemilukada Kota Pekanbarutahun 2011 dan adanya motif birokrat untuk terlibat dalam pemilukada tidak lepas dari kondisi sosial kultural, sosial ekonomi dan sosial politik sehingga menyebabkan birokrasi berperilaku tidak netral. Kata Kunci: Birokrasi, NetralitasBirokrasi, Motif Politik

Kata Kunci : Pemilihan Umum