Dinamika Proses Perumusan Kebijakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan)

SIMAMORA, Hanaya C. , Warsito Utomo

2012 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji dinamika proses perumusan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan yang terlaksana apabila ada prakarsa dan usul masyarakat melalui rumusan dari aktor kebijakan di desa (Pemerintah Desa dan BPD). Sementara itu konsekuensinya adalah unsur pemerintahan desa tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatan dan kedudukannya. Sehingga, perubahan tersebut tidak jarang mendapat penolakan dan tentangan dari mereka. Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan dipilih menjadi lokasi penelitian karena desa ini bersedia menerima dan memprakarsai perubahan tersebut. Informan penelitian adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus BPD, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Penelitian ini mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan, khususnya mengenai arti pentingnya bagi Pemerintah Desa dan BPD, dinamika proses perumusan kebijakan tersebut dan pertimbangan yang mendorong dan menghambat agar mereka bersedia menerima dan memprakarsainya. Desain penelitian ini adalah deskriptif dan teknik pengumpulan datanya melalui kunjungan ke Desa Pakkat Hauagong, analisis dokumen terutama yang berkaitan dengan topik penelitian, dikumpulkan selama observasi dan wawancara dengan para informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui makna penting dan dinamika proses perumusan perubahan status desa serta pertimbangan yang mendorong dan menghambat Pemerintah Desa dan BPD agar bersedia memprakarsai dan menerima kebijakan tersebut, dengan menggunakan analisa deskriptif secara kualitatif melalui tahap deskripsi, reduksi, seleksi,verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Desa dan BPD menganggap penting untuk merubah status Desa Pakkat Hauagong menjadi kelurahan karena memberi manfaat bagi mereka, masyarakat dan pengembangan maupun percepatan pembangunan wilayah. Namun, proses perumusan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut belum mengikuti dan sesuai dengan tahapan yang semestinya. Kebijakan yang dibuat sekadar merumuskan keinginan elit desa atau hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintah supradesa, sehingga cenderung top down dan dikendalikan Pemkab. Para aktor yang berperan dalam proses perumusan kebijakan tersebut dipengaruhi nilai-nilai pribadi dan organisasi, serta kepentingan pribadi dan birokrasi. Maka untuk itu, pertimbangan yang mendorong mereka menerima dan memprakarsainya adalah keinginan melakukan perbaikan dan adaptasi dengan perkembangan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, pertimbangan yang menjadi penghambat adalah ancaman terhadap jabatan, kekuasaan dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan dari temuan penelitian ini adalah perlunya koreksi terhadap peraturan tentang perubahan status desa menjadi kelurahan bagi ruang intervensi birokrasi dalam menata desa yang telah mencirikan wilayah perkotaan. Mendorong Pemerintah Desa dan BPD agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam merumuskan kebijakan desa. Kata Kunci : Dinamika, Perumusan Kebijakan, Perubahan, Desa.

Kata Kunci : Kebijakan