Kebijakan pemberdayaan ma~yarakat dc'>a dan pengen ta~an kemiskinan yang
'>elama om ditcrapkan di Kalimantan Tengah belum memadai untuk mengenta~kan
kemi~kinan masyarakat desa dan kcter1inggalan dcsa, ini ditandai denga n masih tingginya
JUmlah de~a tcrtinggal yang :erJapat di Kalimantan Tengah yakni mencapai sekitar 72 %
dari jurnlah de•a yang ada. Lahirny a kebijakan Program Mcmwngtm tt11ttang Malwgu Lell'tt
(PM2L) merupakan salah satu terobosan kcbijakan pengentasan ketcninggalan desa yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi ber ama dcngan 14 Pemerintah kabupaten/kota.
Pcnelitian ini melihat bagaimana kebijakan PM2L di Kalimantan Tengah
dilaksanakan. Dalam rangka rnenganalisa irnplcmcntasi kebijakan digunakan teori Grindle
yakni model implementasi sebagai proses politik dan admini trasi. yang dipengaruhi oleh 2
(dun) variabel utama: konten dan konteks kebijakan. Analisa terhadap konlen kebijakan
meliputi 6 variabcl. yaitu: (I) kepen tingan yang dipengaruhi. (2) tipc manfaat. (3) derajat
perubahan yang diharapkan. (4) letak pengarnbilan keputusan. (5) pelaksana program, dan
(6) sumberdaya yang dilibatkan. Sedangkan variabel konteks kebijakan mencakup 3
variabel yakni: ( I) kekuasaan. kepenti ngan dan strategi aktor. (2) karakteristik lembaga
dan rejim. (3) kepaluhan dan daya dukung. Sccara keseluruhan sangal mempengaruhi
pro\es implementasi PM2L dalam mewuj udkan tujuan kebijakan. dimana masing-rnasi ng
variabel menentukan dan '>aling terkait be rkontribu'i dalam dinamika implementasi
kebijakan berlangsung. Budaya lokal merupakan faklor penting lain yang rnenurut hemal
penulis rnempcngaruhi sualu kebijak:m. di luar 3 variabel lingkungan kebijakan yang
diperkenalkan oleh Gnndle sebelumnya. Dan bahwa kebrjakan yang mengabaikan konteks
aJ..an gagal mcncapai tujuannya. Studi ini menggunakan mctodc pcnclitian kualitatif dan
pengumpulan data dilaJ..uJ..an mclalur \tudi kepustaJ..aan, ob\ervasi dan wawancar.1 terhadap
aktor-aktor yang terhbat dalam kegiatan PM2L.
Ha.,i l pcncli tian menunjukkan bahwa l mplcmenta~i kcbijakan PM2L ~e l ama tahun
:::!00 ;ampai dcngan tahun 20 I 0 masih bclum optimal dalam mcwujudkan tujuan nya.
dllunjukkan dengan ma\lh adanya program kegiatan ) ang lidak ~e~uai dengan kebutuhan
rna'>yaraka l: pcmberian bantuan/kegiatan tanpa bimbingan/ pembinaan; tingkat panisipa;i
SKPD dan kualita'> pelak\anaan menurun: ma.,ih terdapat kcgiatan yang tidak saling
menunJi an tar lc' el pemcrintahan & level seJ..toral
S KPD m:bih bclum berjalan den gun baik, kurang tcpatnya waktu penjadwalan dan
rcahsasr kcgiatan: dan peran SM2L belum optimal 'ebagai lenaga pendamping PM2L
PM2L ,ebagar \ebuah kebijakan yang melibatkan banyak aktor baik di se1iap le,el
pcmcrintahan onaupun pada level 'ektoral. mengandung beragam kepentingan dari aktoraJ..
tor dimak'lud. Dalam rangka mcncapai tujuan kcbijakan dan dalam dinamikanya
menunjuJ..kan pen ling ad any a ke\epahaman ata' ide kebijakan dan pcrlu terjalinnya
komuniJ..a\1 llan J..oordma\i di antant para a!..tor yang terlibat. Sehingga dengan
J,.c,cpahaman dimak,ud. 'pirit program dapat drj1war dengan baik oleh \Cmua aJ.. tor.
dcngan dcmiJ..ian memandang program in1 bcrmanfaat untuk kepentingan daer.th.
KomunrJ,.a,i dapat menJembatanr pcrbedaan kcpcntingan yang berpoten>i konflik. dapat
mcngurangi kc~a lahan dan mcngata~i kcndala yang dihadapi ~cca ra bcrsama dan tcrpadu.
Dalam rangka meningkatkan kualita\ dan keberlang,ungan pelaksanaan PM2L drperlukan
adanya pcraturan daerah } ang mendasari dan mengatur. sekaligus memperbaiki desain
pelak\anaan kcbijakan ini . Dengan pcraturan dacrah dapat dibangun kesepahaman dan
mcnjadi komitmen ber ama antara pcmerinwh dacrah dan dewan perwakilan rJkyat daerah
untuk mcngenta\kan kcrniskinan dan ketertinggalan de,a di Kalimantan Tengah.
Kala kunci : Konten, Konteks Kebijakan, dan Komunikasi.
Rural empowerment poltcie\ and poverty reduction which ha' been applied in
Central Kalimantan has not been \Ufficient to eradicate poverty and underdevelopment of
rural village~. it i~ charactenzed by a higher amount~ of underdeveloped village~ located in
Cemral Kalimantan. reachmg apprO\unately 72 in accordance
with the Grindle. And that policies ignoring it\ context will fail to achieve the goals. The
study used qualitative research methods and data collection through library research.
observation and intcrv1ew., wilh actors involved in PM2L.
The results showed that implementation of PM2L pohc1e\ 111 2008 - 2010 1s not
optimal to achieve the goal. ind1cated by the persistence of activities that do not fit the
community needs; providing as<.istunce I activit ies without guidance I coaching: SKPD
participation rates and decreased quality in field : the activities arc not mutually support I
complement as coordmauon between level of government and SKPD sectoral Je,el qill
not gomg well. rather less ume scheduling and realintion of acuvitie ... Jnd ha' not been
optimal SM2L role a~ PM2L facilitato rs.
PM2L as a policy that involves a lot of good actors at every level of government as
well as at Lhe sectoral level. contains a variety of interests of the actors concerned. In order
to achieve policy objectives and the Importance of the d:rnam1cs. 1t \how' the mtertwmmg
of policy ideas and the neces'>ar) communication and coordmat10n among the actor.
involved. as understood before. it the program spirit should be understood by all ac tor<..
therefore. this program will be beneficial to the region's interests. Communication can
bridge differences of potenual connict. can reduce errors and addre-.s the ob\tacle., 111
integrated way. In order to improve the quality and sustainabi lity on the implementation of
local regulations. it is required PM2L that underlie and regulate. a' well a-. improving the
design of the policy implementation. With local regulation~ to build into undcr\tandmg and
shared commitment between local and regional parliaments to alleviate rural backwardncs\
in Central Kal imantan.
Keywords: Content, Context Policy and Communications
Kata Kunci : Kebijkan Publik
