Kapasitas Pelayanan Publik Pada Daerah Otonomi Baru (Studi Terhadap Kapasitas Penyampaian Pelayanan Kesehatan Pada Kecamatan di Wilayah Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2005-2009)

HUTAGALUNG, Simon Sumanjoyo , Agus Heruanto Hadna

2010 | Tesis | Manajemen dan Kebijakan Publik

Penelitian ini yang memiliki tujuan berupa teruraikannya kapasitas penyampaian pelayanan publik sektor kesehatan pada Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dalam rentang waktu sebelum dan setelah menjadi daerah otonom baru dan teridentifikasinya perubahan kapasitas penyampaian pelayanan publik sektor kesehatan pada wilayah Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dalam rentang waktu sebelum dan setelah menjadi daerah otonom baru. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, telaah dokumentasi dan observasi. Unit analisisnya adalah ketujuh kecamatan pada wilayah Pesawaran. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman dan teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, dan kajian kasus negatif. Hasil analisis menyimpulkan jika kapasitas pelayanan kesehatan setelah pembentukan Kabupaten Pesawaran menjadi tidak lebih baik dibandingkan kapasitas pelayanan kesehatan yang dimiliki wilayah Pesawaran sebelum dibentuk menjadi kabupaten tersendiri. Kondisi itu didukung oleh penurunan persentase cakupan sebagian besar indikator pelayanan kesehatan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ketujuh Kecamatan di wilayah Pesawaran itu. Perubahan yang terjadi dari pembentukan Kabupaten Pesawaran antara lain; a). Kuantitas tenaga medis yang bertambah namun tidak terdistribusi lebih baik, b). Stagnannya kuantitas fasilitas layanan kesehatan dan menurunnya persediaan obat generik meskipun sarana layanan kesehatan yang berkemampuan laboratorium bertambah. c). Kuantitas anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten Pesawaran dan anggaran perkapita sektor kesehatan yang menurun meskipun cakupan jaminan kesehatan masyarakat menjadi lebih besar. Rekomendasi dari penelitian ini bagi Pemerintah Pusat adalah; (a). Pengaturan mengenai kajian tentang kapasitas pelayanan existing dan potensial pada sektor vital dalam kebijakan pembentukan daerah otonom baru. (b). Pengaturan mengenai proses alokasi dana pendampingan sektoral kepada daerah otonom baru. Sementara itu rekomendasi bagi Pemerintah Daerah adalah; (a). Pendistribusian tenaga kesehatan yang dilakukan secara proporsional. (b). Kebijakan insentif bagi para calon tenaga kerja kesehatan yang dianggap potensial. (c). Penambahan dan pengembangan fasilitas Puskesmas dan Rumah Sakit. Kata Kunci: Kapasitas Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Publik, Pemekaran Daerah.

Kata Kunci : Pelayanan Umum