KOMITE PERALIHAN ACEH (KPA) : TRANSFORMASI GERAKAN POLITIK PASCA PERJANJIAN DAMAI HELSINKI (Studi Kasus Mobilisasi Sumber Daya KPA dalam Pilkada Kota Lhokseumawe)

SURYA EDY RACHMAN, Abdul Gaffar Karim

2010 | Tesis | Ilmu Politik

Sebagai konsekwensi dari kesepakatan MoU Helsinki, GAM di haruskan membubarkan sayap militernya, Tentara Nanggroe Aceh (TNA). GAM selanjutnya mendirikan sebuah organisasi baru yang di beri nama Komite Peralihan Aceh (KPA). Komite Peralihan Aceh (KPA) dibentuk untuk menjaga kendali dan sumber data atau informasi mengenai mantan GAM. Pengurusnya terdiri dari panglima-panglima GAM dari tingkat wilayah sampai kecamatan. Melalui wadah organisasi ini di maksudkan agar mantan GAM tetap terkendali. Butir-butir MoU memberi peluang kepada mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berpartisipasi dalam proses politik di Aceh. Proses ini akan menjadi babak baru bagi GAM untuk melakukan transformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan politik. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang dilakukan serentak untuk 18 Kabupaten/Kota termasuk pemilihan Gubernur di Aceh pasca perjanjian damai Helsinki merupakan ujian pertama Komite Peralihan Aceh (KPA) dalam transformasi politik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dan lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ekploratif. Penelitian ekploratif bertujuan menggambarkan secara lebih rinci tentang status keadaan fenomena sosial yang melibatkan manusia sebagai instrumen pengumpulan data. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, kemenangan sebahagian besar calon yang maju dari jalur perseorangan tidak terlepas dari mobilisasi massa yang dilakukan KPA serta adanya beberapa modal yang dimiliki diantaranya, modal sosial, modal politik, dan modal kultural. Sebagai gerakan yang mengandalkan perjuangan bersenjata selama hampir tiga puluh tahun, KPA telah berhasil menanamkan pengaruhnya dalam masyarakat Aceh, terutama di kampung-kampung. Hal ini di buktikan kemampuan KPA mempertahankan struktur dan ideologi perjuangan mereka serta kemampuan mendapatkan dukungan kaum muda yang selama ini belum melihat adanya keadilan. Pada masa konflik, organisasi KPA telah membangun organisasi politikmiliter yang sangat efektif yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah perlawanan. Di banyak wilayah pedesaan, jaringan KPA secara nyata sulit dibedakan dari jaringan sosial dan kekeluargaan yang menjiwai kehidupan masyarakat pedesaan. Kandidatkandidat yang di dukung KPA mengandalkan jaringan ini untuk memobilisasi massa. Calon yang di dukung KPA berhasil karena mereka mampu memberikan pesan yang mendukung perdamaian dengan penekanan pada kesinambungan dengan perjuangan masa lalu. Kandidat yang di dukung KPA mengetahui bahwa janji mereka untuk meninggalkan kemerdekaan merupakan hal utama dalam perjanjian Helsinki. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka perlu adanya ketegasan dan kajian serius dari pemerintah untuk memberikan solusi atas peran KPA yang proporsional dalam kontek reintegrasi. Ini dimaksudkan agar KPA tidak mengulangi kesalahan militer dimasa lalu yang terlibat dalam politik dan birokrasi. Kata Kunci : Komite Peralihan Aceh (KPA), Transformasi Politik, Jaringan, Mobilisasi Massa.

Kata Kunci : Pilkada Aceh