BIROKRASI REPRESENTASI BERBASIS ETNIK, AGAMA DAN GENDER DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAURENSIUS PETRUS SAYRANI, Gabriel Lele

2010 | Tesis | Manajemen dan Kebijakan Publik

Masyarakat Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) dicirikan oleh tingkat heterogenitas yang tinggi baik yang bersifat given seperti, etnik, bahasa, ras maupun sebagai sebuah hasil perubahan sosial seperti agama, kelas sosial dan ekonomi, kelompok politik, dan gender. Dalam konteks ini, birokrasi representasi sebagai model birokrasi pluralis yang mampu mengakomodir keberagaman ekologisnya menjadi isu strategis. Fokus penelitian ini yaitu passive representation dengan tujuan mengidentifikasi tingkat representasi dalam birokrasi Pemerintahan NTT berdasarkan kategori etnik, agama dan gender dalam jabatan struktural serta menjelaskan format atau mekanisme yang dikembangkan oleh birokrasi Pemerintahan NTT dalam mengelaborasi aspek profesionalitas (merit system) dan prinsip representasi dalam pengisian jabatan struktural. Pendekatan utama penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mengandalkan wawancara mendalam sebagai instrumen penting dalam mengelaborasi berbagai kecenderungan representasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antar kelompok kategori yang menjadi fokus penelitian ini yaitu etnik, agama, dan gender masih dicirikan oleh pola dominasi yang melahirkan skema etnokrasi dalam birokrasi di NTT. Etnik dan agama menjadi faktor yang membentuk pola distribusi pejabat dalam jabatan struktural. Pertautan antara etnik Flores dengan Agama Katolik dan etnik non Flores (Timor, Sabu, Rote, Sumba) dengan Agama Protestan menjadi ciri yang mewarnai dinamika birokrasi NTT saat ini. Etnik dan agama kemudian mencair secara pragmatis dalam skema klik politik dalam birokrasi. Etnokrasi kemudian melahirkan revalitas antar klik (etnik/agama) dalam birokrasi yang bermuara pada kepentingan utama dari semua itu yaitu jabatan struktural. Jabatan menjadi sesuatu yang penting bagi orang NTT karena jabatan bukan sesuatu yang bersifat formal birokrasi semata, tetapi memiliki nilai sosiologis sebagai simbol status sosial. Dalam skala yang lebih luas, jabatan kemudian menjadi aset ekonomi dan bahkan aset yang bersifat politis. Dalam skema etnokrasi ini, pejabat perempuan kemudian termarginalkan dalam mengakses jabatan birokrasi. Konstruksi patriarki dalam birokrasi menyebabkan pejabat perempuan merasa bahwa jabatan birokrasi menjadi sesuatu yang bukan miliknya yang harus dikejar tetapi hanya diberikan oleh pejabat lakilaki. Saran utama dari hasil penelitian ini yaitu birokrasi pemerintah mesti mulai mengembangkan karakter birokrasi plural yang tidak bersifat formal dan netral semata dalam menanggapi realitas masyarakat yang beragam. Pengembangan organisasi khususnya pengembangan sumber daya manusia (aparat birokrasi) perlu sejak dini menggunakan perspektif representasi. Dengan demikian setiap kelompok kategori yang berbeda potensi, kemampuan, orientasi, dll dapat terakomodir dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sesuatu yang produktif dalam organisasi birokrasi. Kata Kunci : Birokrasi Representasi

Kata Kunci : Birokrasi