Laporkan Masalah

STATE AUXILIARY INSTITUTION PADA ARAS LOKAL Studi Tentang Motif Pembentukan dan Peran Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Bulukumba

AHMAD RAIS HAQ, Abdul Gaffar Karim

2010 | Tesis | Ilmu Politik

Ada beberapa alasan yang mengilhami penulis mengapa masalah Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Bulukumba dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini pertama, kehadiran KTP sebagai State Auxiliary Institution dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia menyajikan fenomena menarik yang masih jarang dijadikan objek kajian dalam penelitian ilmiah; kedua, dalam konteks kekinian, KTP merupakan isu up-date yang lahir sebagai implikasi dari gelombang demokratisasi yang terjadi di Indonesia baik pada level nasional maupun daerah; ketiga, secara normatif KTP memiliki peran strategis dalam rangka mengawal pelaksanaan transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Ketiga alasan tersebut menjadi frame awal yang mengantarkan penulis guna membahas lebih dalam mengenai keberadaan KTP Kabupaten Bulukumba sebagai lembaga penunjang negara yang dibentuk oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Untuk memenuhi maksud tersebut, dalam penelitian ini pertanyaan spesifik yang ingin dijawab adalah bagaimana motif pembentukan KTP Kabupaten Bulukumba, serta sejauh mana peran KTP dalam penyelenggaraan pemerintahan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kerangka konsep yang digunakan adalah State Auxiliary Institution terkait defenisi, motif pembentukan, dan perannya. Guna memudahkan dalam proses penelitian, penulis menggunakan metode penelitian eksploratif dengan analisis kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan tekhnik pengumpulan data yakni wawancara mendalam dan studi dokumentasi dan literatur. Dari hasil temuan dilapangan menunjukkan fakta bahwa lahirnya KTP Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yakni pengaruh lembaga donor internasional melalui program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) dan liberalisasi politik pasca Orde Baru yang tidak hanya terjadi di level nasional namun juga terjadi pada level lokal. Faktor internal yakni fenomena menguatnya masyarakat sipil ditengah citra penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba yang mengalami tekanan dan penurunan akibat kasus korupsi dan politik anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat serta pelayanan publik yang belum optimal. Terkait peran KTP Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat dikatakan bahwa sejak didirikan pada tahun 2007 lembaga ini belum menunjukkan kinerja yang memuaskan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya realisasi terhadap program kerja yang telah dibuat. Kondisi inilah yang memicu aksi LSM dan Ormas yang ada di Kabupaten Bulukumba yang mendesak agar para komisioner memperbaiki kinerja atau mundur dari jabatannya sebagai anggota KTP. Ditengah tekanan dan tuntutan tersebut, lembaga ini menghadapi permasalahan diantaranya birokrasi dan politik penganggaran yang rumit, kualitas Sumber Daya Manusia KTP, regulasi dan dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, serta yang paling ironis adalah konflik internal yang terjadi didalam tubuh anggota KTP sendiri. Olehnya itu, agar lembaga KTP dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik, mutlak diperlukan komitmen, dukungan dan sinergi dari berbagai pihak yakni dari pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masyarakat, serta anggota KTP sendiri tentunya. Kata Kunci: Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP), motif dan peran.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.