PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DALAM PEMILU 2009 DI D. I. YOGYAKARTA (Studi di Tingkat DPW dan Lima DPC Kabupaten/Kota)

Peliman Ndibau, I Ketut Putera Erawan

2010 | Tesis | Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu legislatif 2009 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berusaha mengidentifikasi aspek-aspek yang menghambatnya. Proses rekrutmen terdiri dari penjaringan, penyaringan dan penetapan calon yang secara normatif berpedoman pada undang-undang pemilu dan peraturan internal partai dimana di dalamnya memuat persyaratan rekrutmen cukup ideal yang dinilai belum ramah perempuan, cenderung ‘maskulin’ yang oleh kalangan perempuan belum dapat menyesuaikan diri. Mekanisme penjaringan dan pendaftaran bakal calon secara teknis dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di bawahnya. Menurut sifat dan sasaran penjaringan bakal calon dapat dikategorikan ‘tertutup’, sedangkan yang dimaksudkan ‘terbuka dan transparan’ cenderung berlangsung di struktural internal partai. Namun semua rekrutor melakukan juga upaya/kebijakan yang membuka peluang bagi kader baru/simpatisan/non struktural untuk menjadi calon. Ada kecenderungan mengefektifkan penjaringan bakal calon perempuan yang ada dalam lingkungan keluarga besar PPP. Secara umum penjaringan lebih mengarah kepada ’tokoh/figur populis dan kesediaan seorang perempuan’ untuk dicalonkan. Model penyaringan atau seleksi bakal calon sebagian besar rekrutor hanya menggunakan seleksi administrasi berpedoman pada undang-undang pemilu dan penilaian kualitatif yang berpijak pada ketentuan internal partai; dan sebagian kecil rekrutor menambahkan tes khusus dan skoring profil untuk penetapan nomor urut. Proses rekrutmen dalam hal penyaringan dan penetapan calon anggota legislatif perempuan PPP di DIY pada dasarnya memiliki kecenderungan akan adanya perhatian dan pertimbangan terhadap prinsip rekrutmen politik partisanship, meritokratik, survival dan kompartementalisme. Meskipun ada sebagian pihak rekrutor secara implisit ada kecenderungan mengabaikan beberapa indikator prinsip tersebut. Pada akhirnya secara umum dapat disimpulkan juga bahwa pendekatan rekrutmen dalam hal penyaringan dan penetapan calon perempuan lebih berorientasi kepada ’tokoh/figur yang populis dan kesediaan seorang perempuan’ untuk menjadi calon. Rekrutmen calon anggota legislatif perempuan PPP di DIY dapat dinilai masih sebatas ingin memenuhi kuota 30% perempuan. Belum ada aturan internal partai khusus mengakomodir politik perempuan. Hasil akhir rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dinilai belum maksimal. Penyebabnya untuk sementara dapat disinyalir berasal dari faktor eksternal dan internal perempuan; yaitu: adanya dominasi laki-laki di struktural partai, sistem kaderisasi dan rekrutmen kader partai yang cenderung mandek, belum adanya peraturan internal partai khusus mengakomodir politik perempuan, keterbatasan SDM perempuan dalam partai, kurang dukungan lingkungan keluarga dan sosial, kurang percaya diri (mental belum siap), keterbatasan finansial, dan rendahnya kapabilitas. Kata kunci: Rekrutmen calon anggota legislatif perempuan.

Kata Kunci : Politik Perempuan