EVALUASI KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI MALALUI PP NO.10 TH. 1979 TENTANG DP3 (Studi Evaluasi Kebijakan PP No.10 Th.1979 tentang DP3 sebagai Penilaian Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daera

H E R M A N T O, Yeremias T. Keban

2010 | Tesis | Manajemen dan Kebijakan Publik

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna, merupakan organisasi pemerintah yang berperan langsung dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Untuk itu, terhadap pegawai pada BKD Kabupaten Natuna perlu dilakukan pembinaan yang sistematis melalui berbagai kebijaksanaan dan instrumen pembinaannya. Salah satu instrumen untuk dapat mengarahkan pegawai pada tingkat prestasi kerja yang diinginkan adalah penerapan sistem penilaian kinerja pegawai, yang secara formal tertuang pada PP No.10 Th.1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, atau lebih dikenal dengan DP3. Adapun tujuannya adalah ”untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja, maka dipandang perlu penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil”. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, yang bersifat kualitatif deskriptif. Sedangkan proses pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Perolehan data dan informasi melalui teknik tersebut, kelanjutannya dianalisis melalui analisis desktiptif, yaitu mencermati dan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, dalam hal ini, yaitu terkait tugas dan fungsi pegawai dalam jabatannya. Tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui kesesuaian/ketidaksesuaian aspek penilaian dalam DP3 sebagai parameter untuk menilai prestasi kerja pegawai pada BKD Natuna. Proses analisis datanya, menggunakan model analisis interaktif, sedangkan aktivitas analisis data tersebut melalui reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian, tentang aspek penilaian kinerja pegawai berdasarkan PP No.10 Th.1979 tentang DP3, bahwa aspek tersebut: (1) ketidak terkaitan antara aspek yang diukur dengan tugas dan fungsi pegawai dalam jabatannya; (2) aspek pengukurannya berlaku secara umum, seragam, dan juga terdapat tumpang tindih item-item penilaiannya; (3) aspek pengukurannya berorientasi pada sifat, karakteristik, dan perilaku pegawai, dibadingkan dengan hasil kerja itu sendiri; (4) aspek pengukuran kurang praktis, terlalu banyak item yang dinilai, dan membutuhkan waktu yang lama; (5) Rendahnya tingkatan akseptabilitas dari alat ukurnya, aspek penilaiannya tidak mengukur apa yang hendak diukur, penuh dengan unsur subyektif, dan formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaaian; dan (6) aspek penilaian kurang menggambarkan kinerja individu, kinerja organisasi, tidak memperbaiki kinerja di masa mendatang. Mengingat kelemahan tersebut, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah membanggun sistem penilaian kinerja baru sebagai pendukung, untuk lebih menjamin objektivitas penilaiannya, yang berorientasi pada hasil kerja. Kata kunci: Penilaian prestasi kerja - Evaluasi

Kata Kunci : Kinerja Organisasi