KENDALI PEMERINTAH DAERAH MENGAWAL GOOD MINING PRACTICE

Muhammad Hafidz Ismail, Purwo Santoso

2010 | Tesis | Ilmu Politik

Kabupaten Halmahera Tengah memiliki kekayaan tambang yang menjanjikan. Tambang menjadi potensi unggulan karena mampu memberikan efek positif ganda terhadap pembangunan. Mengingat eksploitasi tambang menyumbang dampak negatif, maka pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan. Disamping itu, sektor tambang berkaitan erat dengan politik lokal, khusus pada hajatan demokrasi semisal pilkada. Elit lokal menggunakannya sebagai pintu masuk mendulang suara dan popularitas, mengingat sebagian kecil masyarakatnya bekerja sebagai buruh pada perusahaan pertambangan. Berdasar pada uraian diatas maka permasalah ini adalah sejauh mana Pemerintah Daerah memastikan konsep good mining practice telah ditegakkan dalam pengelolaan sumber daya tambang. untuk menjawab permasalahan tersebut maka teori yang digunakan adalah teori kendali pemerintah, untuk menjelaskan pengawasan langsung berkaitan dengan kontrol pemerintah terhadap aktifitas pertambangan menggunakan mekanisme managerial yang berlaku, serta kendali tidak langsung berkaitan dengan pengawasan Pemerintah dan publik terhadap terlaksananya komitmen good mining practice oleh perusahaan tambang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses tata kelola sumber daya tambang yang dilakukan Pemerintah Daerah, masih jauh dari prinsip-prinsip good mining practices. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian: (1). Penerapan konsep good mining practice dalam kebijakan pertambangan dilaksanakan sebatas prosedural saja. Kenyataannya pola managemen yang diharapkan dapat menekan laju kerusakan lingkungan tidak bekerja baik dilevel implementasi. Kondisi demikian dimungkinkan terjadi karena aparatur birokrasi tidak memahami konsep managemen lingkungan secara baik serta lemahnya komitmen politik pemerintah akibat adanya kepentingan politik jangka pendek ; (2). Degradasi kualitas sumber daya alam sangat ditentukan oleh watak politik pembangunan yang dianut pengambil kebijakan. Spirit otonomi Daerah yang disalahartikan justeru menjadi bumerang bagi upaya proteksi sumber daya alam. Landasan berpikir ini diletakkan dalam kerangka spirit developmentalisme berbungkus kesadaran ekonomi, alhasil modus “kamuflase hijau” yang diterapkan perusahaan tambang berhasil mengebiri sumber daya alam nasional. Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : (1). Memastikan bekerjanya managemen pengelolaan tambang secara ketat, dengan menempatkan aparatur yang memiliki kapasitas dan integritas yang memadai; (2). Penyelesaian masalah lingkungan tidak saja dilakukan dengan pendekatan teknokratis, melainkan juga dengan menyelesaikan political process`nya. Kata Kunci : good mining practice, kendali Pemerintah.

Kata Kunci : Pemerintahan