FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ZIKRI VEBRI PRIMA, Abdul Gaffar Karim

2010 | Tesis | Ilmu Politik

Pentingnya penelitian pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat di kabupaten Lampung barat dalam konteks dan fenomena pemekaran kecamatan yaitu terkait dengan penyelengaaraan pelayanan kepada masyarakat, karena tanpa pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat yang proporsional dan kontekstual akan sangat sulit mengharapkan kinerja kecamatan yang optimal ditambah dengan perubahan regulasi yang ada dimana kecamatan tidak lagi diposisikan sebagai unit pemerintah melainkan sebagai perangkat daerah yang otomatis berdampak pada berkurangnya otoritas yang dimiliki oleh kecamatan. Yang menarik dari penelitian ini adalah adanya fenomena pemekaran kecamatan di Lampung barat menjadi sebuah pertanyaan besar ketika pelimpahan sebagian kewenangan di Lampung barat baru saja dilaksankan dan fungsi pelayanan oleh kecamatan belum dievaluasi apakah berjalan efektif atau tidak lewat pelimpahan kewenangan tersebut namun pemekaran kecamatan tetap ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelimpahan sebagian kewenangan dibalik konteks fenomena pemekaran kecamatan yang ada di kabupaten Lampung barat. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode studi kasus, dengan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dimana lebih menekankan pada pengungkapan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pelimpaan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat di kabupaten Lampung barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil mencatat, mewancarai langsung dengan objek yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder didapatkan dari kajian regulasi, dokumentasi, dan dari bahan yang lain. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan berjalan, akan tetapi tidak sesuai dan tidak mengena seperti apa yang diharapkan masyarakat, urusannya tetap harus diselesaikan di kabupaten, sehingga logika rentang kendali yang dipakai sebagai argumen untuk melakukan pemekaran kecamatan sama sekali tidak relevan. Pemekaran kecamatan di Lampung Barat lebih mengutamakan ekspresi identitas sebagai settingan politis elit, ketimbang mengutamakan penyelesaian persoalan administrasi pemerintahan salah satunya adalah penguatan dimensi kewenangan untuk pelayanan kepada masyarakat, dimana pemekaran kecamatan digunakan sebagai senjata ampuh oleh elit politik untuk memaksimalkan suara pada pemilihan nantinya dan untuk membaca kekuatan lawan partainya dengan menggunakan mindset etnisitas kedaerahan tertentu. Sehingga isi dari regulasi yang hadir bukan berasal dari aspirasi masyarakat yang berdasarkan karakteristik menonjol dari kecamatan tersebut, tetapi bila dikaitkan dengan fenomena pemekaran kecamatan hanya berdasarkan etnisitas dan setting politis dari elit lokal yang berkuasa. Implikasinya pelayanan jauh dari apa yang diharapkan. Kata Kunci : Pelimpahan Kewenangan

Kata Kunci : Pelimpahan kekuasaan