PELAKSANAAN KEBIJAKAN HULU MINYAK BUMI PADA SUMUR SUKOWATI OLEH PEMDA KABUPATEN BOJONEGORO

SUKMA PRIMA SETYABEKTI, Gabriel Lele

2010 | Tesis | Manajemen dan Kebijakan Publik

Penelitian ini didasarkan atas pelaksanaan kebijakan hulu minyak bumi pada sumur Sukowati oleh Pemda kabupaten Bojonegoro, meliputi perhitungan dan realisasi lifting serta pemberian rekomendasi dan ijin penggunaan wilayah kontrak kerjasama minyak bumi yang masih terbatas dan umumnya mengkaji tentang sumber daya alam lainnya. Pada daerah penghasil minyak bumi memiliki kecenderungan terjadi konflik pada tataran horizontal dan vertical dalam konteks ukuran/tujuan kebijakan, simber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, linggkungan, sosial, dan politik di daerah penghasil. Penelitian ini memfokuskan pada: Bagaimana pelaksanaan kebijakan hulu minyak bumi pada sumur Sukowati oleh Pemda kabupaten Bojonegoro pada tahun 2004-2009. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode dimaksidkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan hulu minyak bumi dari fenomena secara actual dan teratur. Penelitian akan mendeskripsikan implementasi kebijakan publik dengan menggunakan model pendekatan sintesis (hybrid theories), yang akan menganalisis faktor saling berpengaruh dari lapangan tempat kebijakan dilaksanakan. Faktor yang berpengaruh dalam kebijakan publik dalam implementasi kebijakan hulu minyak bumi pada level pemerintah daerah dalam kerangka good governance yaitu pada dinamika implementasi public, privat dan state. Tingkat partisipasi meliputi seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dalam kebijakan hulu minyak bumi di daerah otonom tersebut kemudian dikaji melalui mekanisme formal dan informal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa: Minimnya keterlibatan dan peluang Pemkab sebagai daerah penghasil untuk terlibat secara langsung dalam perhitungan lifting, dan kurang mengembangkan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan akan kegiatan hulu minyak bumi, serta minimnya keseragaman pemahaman atas suatu kebijakan. Pemkab bertindak sebagai fasilitator, evaluasi dan monitoring, dengan kebijakan sangat terbatas dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi dan izin penggunaan wilayah kontrak kerja sama minyak bumi. Kurangnya pemahaman atas kebijakan yang diimplementasikan didaerah mempunyai keseragaman seperti daerah otonom pada umumnya, hal tersebut sangat membatasi kewenangan daerah otonom dalam mengelola daerah sesuai dengan karakteristiknya. Ditambah dengan tingginya partisipasi masyarakat tidak dibarengi dengan penguatan dari segi hukum. Pada akhirnya, diperlukan adanya kewenangan tambahan kepada daerah otonom penghasil minyak bumi untuk terlibat secara langsung dalam perumusan kebijakan yang dirasa masih sentralistik. Memberikan ruang publik untuk menghasilkan diskursus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga ada unsur lokalisasi pada kebijakan publik atas urusan pilihan yang terdesentralisasi. Pemkab lebih aktif memanfaatkan haknya dalam menerbitkan kebijakan yang setara untuk mendukung desentralisasi kebijakan publik, dan pemerintah pusat dapat mengendalikannya dengan kebijakan secara umum, sedangkan pemerintah daerah diberi hak untuk menentukan kriteria tertentu dengan berbasis pada kebijakan pemerintah pusat. Penguatan keberadaan masyarakat untuk advokasi, pendampingan, ligitasi, bahkan praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi kekuatan hegemonik negara atau paling tidak menjadi wacana alternatif di luar aparatur birokrasi.

Kata Kunci : Kebijakan Publik