EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL Kasus : SMA Negeri 1 Yogyakarta

Sri Wahyuni, Ambar Widaningrum

2010 | Tesis | Manajemen dan Kebijakan Publik

Menyadari akan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi bangsa Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Penyelengaraan SBI merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 50 Ayat (3), yakni “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional”. SMA Negeri 1 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah di Indonesia yang telah ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan SBI sejak tahun 2004. Melalui pengetahuan tersebut peneliti berusaha menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan SBI di SMA Negeri 1 Yogyakarta dan apa hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Berkaitan dengan studi evaluasi SBI di SMA Negeri 1 Yogyakarta ini, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari stufflebeam. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan wawancara, Observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan dari unsur sekolah (pemberi layanan), unsur komite sekolah, dan orang tua murid (pengguna layanan). Observasi dilakukan dengan cara peneliti berperan serta (participant observation) dan observasi non patisipan. Dokumentasi dilakukan menggunakan kamera dan alat bantu berupa catatan. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian diuraikan dan dideskripsikan pada masingmasing aspek dalam komponen yang dievaluasi untuk dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sekolah bertaraf internasional di SMA Negeri 1 Yogyakarta belum dapat berjalan sesuai dengan garis pedoman kebijakan yang telah ditetapkan. Sekolah belum mampu memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional, terutama pemenuhan ketentuan minimal 30 persen pendidik harus berpendidikan S2/S3 dan ketentuan untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai pengantar dalam proses belajar mengajar. Melihat realitas empiris tersebut, ada beberapa saran yang bisa diajukan, yaitu : 1) Perlu adanya tinjauan ulang terhadap kebijakan SBI dan perlu dibuat peraturan pemerintah yang secara spesifik mengatur tentang SBI, 2) Hendaknya ada pelimpahan kewenangan rekruitmen guru baru kepada pengelola sekolah, 3) Sekolah hendaknya dapat menjalin kerja sama dan dukungan yang lebih luas khususnya dunia usaha dalam pengelolaan program sekolah bertaraf internasional di SMA Negeri 1 Yogyakarta, 4) Sekolah hendaknya meningkatkan upaya-upaya pengembangan kapasitas guru baik melalui beasiswa melanjutkan ke jenjang S2/S3 maupun pelatihan-pelatihan lainnya. 5) Sekolah hendaknya mampu melakukan terobosan pembiayaan pendidikan agar tingkat ketergantungan pembiayaan kepada pemerintah dan siswa dapat dikurangi. 6) Sekolah hendaknya melakukan terobosan agar bisa meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi favorit di luar negeri. Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan Pendidikan, Konteks, Input, Proses, Produk

Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan