COMMUNITY PARTICIPATION IN SUB – DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION (A Case study of Sratalea Sub-district Administrative Organization, Nakhon Sawan Province, Thailand)

PRIMPRANG TAEPRAYOON, Agus Pramusinto

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Legislasi pemerintah untuk “Sub-district assembly” dan undang- undang “Sub-district Organization of 1994”, bertujuan men-desentalisasi otoritas pemerintahan. Pemerintah memperbolehkan transisi ke “Sub-distrik” agar pemerintahan daerah sendiri, secara indipenden, membuat kebijakan administrasi, manajemen anggaran, keuangan dan masalah yang lain lewat (SAOs), yang merupakan agen yang mewakil administrasi lokal di tingkat Subdistrik dan selalu diperiksa oleh masyarakat agar mengetahui prestasinya. Belakangan ini, administrasi daerah mengalami kesulitan meskipun sudah ada kenaikkan efisiensi di SAOs. Peneliti bertujuan meneliti partsipasi masyarakat di SAOs dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan SAOs; dengan studi kasus di Sub-district Sratalae, di wilayah Phyuhakliree, Propinsi Nakhon Sawan. Peneliti pernah bekerja di bagian administrasi di “Sub-distrik” tersebut sehingga menyadari kepentingan studi ini. Digunakan metode obervasi di lapangan, wawancara secara langsung, dan kuesioner yang diisi oleh beberapa pihak termasuk anggota assembly SAOs, para biksu, pejabat administrasi pemerintahan daerah, kepala dusun, Seheriff di wilayah Phayuhakiliree, wakil kepala sekolah, pengusahan-pengusaha, wakil pejabat wilayah dan masyarakat di Sratalae Sub-distrik. Hasil Penelitian adalah; masyarakat berpatisipasi dalam proses disentralisasi di Sratalae sesuai dengan kemampuan baik secara fisik maupun secara mental. Mereka kurang berpratisipasi jika tidak ada perubahan atau dampak positif yang diperoleh. Mereka berkerja sama dalam rapat-rapat bertujuan mendiskusi cara mengelolah keuangan yang dibagi oleh pemerintahan pusat untuk kebijakan dan kesejahtraan masyarakat. Penduduknya kebanyakan beragama budda jadi memungkinkan masyarakat mudah berpartisipasi dalam aktivitas agama di “ Sub-distrik ”setiap tahun. Partisipasi di bidang kesehatan tidak termasuk pembuatan kebijakan, tetapi lewat masukan mengenai kebijakan yang telah dibuat, dan perubahan yang diperoleh dari kebijakan dan cara pelayanan kesehatan melayani masyarakat. Faktorfaktor pimpinan yang kontribusi kepada partisipasi masyarakat adalah sejarah pribadi dan pengaruh para pimpinan, kejujuran, pimpinan demokratis dan seorang yang dipilih oleh masyarakat, bukan seorang yang memaksa masyarakat untuk memilihnya. Faktor politik dan kebudayaan adalah “Transparen” dan tanggung jawab. Faktor sosial dan psikologis melibatkan partisipasi secara langsung, status akademik dan ekonomi masyarakat, keadilan distribusi sumber pembangunan dan keamanan masyarakat. Saran peneliti adalah penambahan bantuan uang kepada SAOs, sebaiknya disesuaikan denga jumlah penduduk, kawasan, penghasilan dan kapsitas mengumpulkan penghasilan; Pengeluaran biaya oleh SAOs sebaiknya mencukupi semua aktivitas terutama pembangunan sumber daya manusia dan lingkugan selain pembangunan infrastruktur; Partisipasi masyarakat perlu dilanjutkan dengan pemilihan warga yang berperan penting dalam kegiatan-kegiatan SAOs termasuk pengawasan kegiatan SAOs supaya pelaksanaannya transparan, efektif, dan mendukung masyarakat daerah dalam kegiatan-kegiatan SAOs. Kata kunci: Komunitas, Partisipasi, Organisasi Administrasi Sub-distrik

Kata Kunci : Adminstrasi Publik-Thailand