Analisis Kebijakan Publik (Studi pada Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Pekanbaru)

Auradian Marta, Pratikno

2009 | Tesis | Ilmu Politik

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi perpolitikan pada era reformasi, khususnya dinamika politik lokal dengan bercermin pada deskripsi dari proses agenda setting dan formulasi kebijakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Pekanbaru. Agenda setting dan formulasi kebijakan merupakan beberapa tahapan dari proses pembuatan kebijakan yang sangat penting karena mempunyai implikasi terhadap arah pembangunan di suatu daerah. Melalui proses agenda setting dan formulasi kebijakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Pekanbaru ini, diperoleh gambaran kontestasi antar aktor yang mempunyai kepentingan didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan fakta atau realitas yang terjadi di lapangan penelitian. Sumber data penelitian ini diperoleh dari keterangan-keterangan orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses agenda setting dan formulasi kebijakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Pekanbaru. Selain daripada itu, dokumen-dokumen atau naskah yang berhubungan dengan proses agenda setting dan formulasi kebijakan tersebut juga dapat digunakan sebagai referensi dalam menambah keakuratan data penelitian. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, dalam proses agenda setting dan formulasi kebijakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Pekanbaru mendeskripsikan bahwa adanya kooptasi dari pemerintah (jajaran pejabat eksekutif) ditambah dukungan dari elite politik (anggota legislatif) demi kepentingan kelompoknya. Dengan adanya kooptasi eksekutif terhadap proses agenda setting dan formulasi kebijakan ini menyebabkan miskin partsipasi dan komunikasi publik. Hal ini mengindikasikan bahwa proses agenda setting dan formulasi kebijakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran bersifat state centric sehingga hasil kebijakannya pun state oriented. Kedua, Media yang digunakan oleh masyarakat dalam hal ini kelompok dunia usaha untuk berpartisipasi dalam proses agenda setting dan formulasi kebijakan tersebut tidak tersedia, kalaupun tersedia hanya bersifat formalitas saja sehingga kepentingan dunia usaha tidak terwakili. Hal ini disebabkan praktek kooptasi dari ekskutif dalam menutup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi Ketiga, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi atau dinamika perpolitikan pada era reformasi khususnya di Kota Pekanbaru, karena elite pemerintah dan elite politik tetap mempertahankan kepentingannya dengan mengenyampingkan aspirasi dari masyarakat. Kata kunci: Agenda setting, Formulasi Kebijakan, Elite Pemerintah dan Elite Politik, Kooptasi pemerintah, State Centric.

Kata Kunci : Kebijakan Publik