POSISI DAN PELUANG PEMERINTAH INDONESIA DALAM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA DENGAN PT FREEPORT INDONESIA

Susilawati, Riza Noer Arfani

2010 | Tesis | Ilmu Hubungan Internasional

Kerjasama kontrak karya antara Pemerintah Indonesia sebagai pemilik tambang dengan PT. Freeport Indonesia (PT FI) untuk mengeksploitasi Tembaga di Timika Papua sudah berjalan kurang lebih 40 tahun. Banyak orang melihat perjanjian kerjasama tersebut cenderung sangat merugikan. Kerugian yang diakibatkan oleh kontrak tersebut muncul dalam bentuk kerugian materi akibat pembagian keuntungan yang tidak adil ataupun dampak negatif aktivitas pertambangan tersebut bagi masyarakat atau penduduk dan lingkungan di sekitar tambang. Keberadaan PT FI, menurut pandangan mereka, juga tidak membawa kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat Papua hingga saat ini, sekalipun penambangan tembaga tersebut telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan. Berbagai dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan PT FI nampaknya tidak menjadi perhatian utama bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Berlanjutnya dampak negatif aktivitas penambangan dan ketidakpedulian pemerintah terhadap dampak negatif aktivitas tersebut telah mendorong tuntutan agar pemerintah mengkaji ulang atau menegosiasi ulang kontrak karya tersebut. Tuntutan tersebut bukannya tidak beralasan. Joseph E. Stiglitz misalnya berargumen bahwa kontrak karya bukanlah harga mati. Sejauh tidak mencerminkan ketidak-adilan bagi kedua belah pihak, setiap kontrak harus dinegosiasi ulang. Pada saat yang sama, berbagai gerakan massa juga berkembang dipicu atau didorong oleh aktivitas penambagan ini. Gerakan massa ini telah menjadi masalah yang sangat serius dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua dan membahayakan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tuntutan kemerdekaan Papua. Tesis ini membahas masalah-masalah yang muncul akibat kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT FI serta peluang untuk menegosiasikan ulang kontrak karya tersebut. Tesis ini berangkat dengan argumen bahwa sekalipun kontrak karya penambangan tembaga tersebut menempatkan pemerintah Indonesia dan rakyat Papua dalam posisi yang tidak beruntung, negosiasi ulang nampaknya tidak menjadi agenda pemerintah. Lebih jauh, tesis ini berpendapat bahwa tidak adanya negosiasi ulang kontrak tersebut lebih disebabkan oleh ketidakmauan, dan bukan ketidakmampuan pemerintah untuk melakukannya. Taruhan politik yang dihadapi pemerintah sangat besar untuk berpikir tentang renegosiasi. Kata Kunci : Kontrak Karya, Renegosiasi, Kemauan Politik, PT Freeport Indonesia.

Kata Kunci : Hubungan Industrial