HUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN MASYARAKAT PEKON SUKAPURA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN

ANDY CHAHYADI, Haryanto

2010 | Tesis | Ilmu Politik

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pola Hubungan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Masyarakat Pekon Sukapura dalam Pengelolaan Kawasan Hutan. Pola hubungan tersebut diukur dari tersedia atau tidaknya arena komunikasi yang disediakan oleh pemerintah dan tingkat partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dan informasi dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola hubungan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan masyarakat Pekon Sukapura dalam pengelolaan kawasan hutan yaitu Pola Otoritarian yaitu pada periode Orde Lama dan Orde Baru, dimana terjadi kebijakan yang cenderung represif dan tidak tersedianya sama sekali ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah dalam menyampaikan keinginan-keinginannya dan Pola demokratis yaitu mulai tahun 2003, dimana aspirasi dan tuntutan masyarakat mulai didengar dan diakomodir oleh pemerintah dengan memfasilitasi pemetaan partisipatif, studi kelayakan pelepasan pekon sukapura dari kawasan hutan yang dilakukan bersama-sama dengan Watala dan ICRAF. Berbagai upaya yang dilakukan tersebut bukan saja mencerminkan terbukanya ruang bagi interaksi yang positif bagi pihak-pihak akan tetapi juga membuka secara luas peran serta masyarakat. Hal-hal yang mendasari hubungan tersebut adalah mempertimbangkan kenyataan yang ada di Pekon Sukapura, bahwa untuk menjaga kawasan hutan agar lestari dengan melibatkan masyarakat sangat efektif membuat ekosistem dalam kawasan hutan maupun disekitar kawasan hutan tetap terjaga akan tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat menyadari sepenuhnya apa yang mereka lakukan terhadap lingkungan mereka berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Selain itu dari Hasil studi kelayakan yang dilakukan ICRAF, Watala dan bersama-sama unsur Pemerintah Kabupaten menyimpulkan bahwa pekon tersebut layak untuk dilepaskan dari kawasan hutan. Pertimbangan lain adalah secara historis kebijakan represif yang pernah dilakukan oleh pemerintah bukan saja tidak menyelesaikan permasalahan yang ada akan tetapi cenderung menimbulkan permasalahan baru. Kata Kunci : Pola Hubungan, Pengelolaan Kawasan Hutan.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah; Hutan