LIBERALISASI SEKTOR PERTANIAN PANGAN DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

KOMALA RINI, Budi Winarno

2010 | Tesis | Ilmu Hubungan Internasional

Sektor pertanian merupakan tulang punggung eksistensi sebuah bangsa. Dalam banyak kasus, meskipun suatu negara atau bangsa telah mengalami industrialisasi lanjut, tetapi sektor pertaniannya tidak mengalami kehancuran. Indonesia, sejak Orde Baru hingga sekarang, perkembangan sektor pertanian tidak begitu menggembirakan. Dibandingkan dengan negara lain, sektor pertanian di Indonesia masih jauh tertinggal. Padahal, Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari bertani. Kondisi ini tampaknya menjadi semakin parah ketika terjadi krisis ekonomi yang hebat pada pertengahan 1998. Kondisi tersebut akhirnya mengharuskan pemerintah meminta bantuan International Monetary Fund (IMF) guna membantu menyelesaikan krisis yang pada akhirnya dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) yang isinya sebenarnya mengandung tiga mantra neoliberal, yakni privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi yang lebih sering disebut Structural Adjusment Programs (SAPs), maka dengan kondisi tersebut mulailah Liberalisasi Pertanian dijalankan di Indonesia. Dengan penerapan liberalisasi pertanian melalui SAPs, maka pola pertanian yang semula berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan pangan setiap orang dalam keluarga menjadi pangan untuk kepentingan ekspor yang pada akhirnya tidak berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan buruh tani di Indonesia karena kurangnya campur tangan negara. Sebagai institusi yang paling berpengaruh, IMF mempunyai banyak kekuatan untuk memaksakan agenda liberalisasi neoliberal sebagai prasyarat mencairkan dana pinjaman, sehingga perlu dikaji bahwa apakah sesungguhnya implikasi SAPs IMF di bidang pertanian mendorong liberalisasi di sektor pertanian, memperlemah kedaulatan pangan?, dan upaya atau mekanisme apa yang harus diusahakan Indonesia dalam rangka memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Liberalisasi yang luas di sektor pertanian di tengah belum siapnya unsur kelembagaan justru akan menghancurkan petani. SAPs yang didesakkan IMF bukannya menciptakan efisiensi, tetapi justru kehancuran di sektor pertanian, yang dapat dilihat dari semakin menurunnya produktivitas sektor pertanian dan menurunnya kesejahteraan petani. Liberalisasi juga akan menciptakan ketergantungan pangan Indonesia terhadap bahan pangan impor sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan kerawanan ketahanan pangan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengandalkan studi kepustakaan, melalui penelusuran berbagai publikasi ilmiah, baik dalam bentuk jurnal, buku, analisis koran, majalah, maupun sumber-sumber pustaka lain yang relevan. Penelitian dibatasi dari mulai LoI ditandatangani hingga era pemerintahan SBY-JK dengan menggunakan analisis dan pengkategorian yang hasilnya akan dipaparkan dalam suatu uraian deskriptif analitis yang koheren berdasarkan tema besar penelitian. Kata Kunci: Letter of Intent, SAPs, Privatisasi, Deregulasi dan Liberalisasi, Liberalisasi di Sektor Pertanian Pangan, Kedaulatan Pangan, Kesejahteraan Petani.

Kata Kunci : Pertanian Pangan