Mamajemen Kepegawaian Timor Leste : Antara Idealitas Menurut UU No. 8 / 2004 dan Realitasnya

Aleixo Soares, Samodra Wibawa

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Kata-kata kunci: Manajemen Kepegawaian antara Idealitas dan Realitas. Berdasarkan fenomena manajemen kepegawaian yang muncul dalam administrasi publik Timor Leste, mengindikasikan adanya kesenjangan atau gap antara idealitas dimensi-dimensi fungsi manajemen kepegawaian dengan realitasnya. Idealitas peran manajemen kepegawaian menurut aturan hukum memberikan kontribusi sumber daya manusia professional yang memadai untuk kebutuhan layanan publik. Secara realitasnya menekankan penerapan prinsip-prinsip ideal tersebut dalam implementasi pelayanan birokrasi pemerintahan yang memiliki karakter kapabilitas dan aksetabilitas untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Aturan hukum kepegawaian Timor Leste, tujuannya adalah membangun, mengembangkan aparatur fungsional sehingga mewujudkan netralitas birokrasi pemerintahan dengan menegakkan prinsip dan nilai dasar profesionalisme pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seharusnya idealitas manajemen kepegawai menurut hukum kepegawaian dan kenyataan atau realitas pelaksanaan manajemen kepegawaian di Timor Leste. Penelitian di lakukan di Kantor Sekretariat Komisi Kepegawaian Timor Leste pada bulan September dan Oktober 2009. Maka metode penelitiannya bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena menggunakan beberapa metode; analisis isi (contents analysis) aturan hukum, wawancara terhadap informan (diidentifikasi dari pejabat struktural yang relevan), kuesioner untuk responden (diidentifikasi dari pejabat dan staf administrasi publik) dan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan dari dimensi-dimensi fungsi manajemen kepegawaian. Desain analisisnya dengan pendekatan studi implementasi kebijakan dari perspektif top-down untuk mengetahui bagaiaman seharusnya idealitas manajemen kepegawaian menurut hukum kepegawaian, dan perspektif bottom-up untuk mengetahui kenyataan atau realitasnya. Idealitas manajemen kepegawaian menurut hukum kepegawaian, ditemukan bahwa prinsip-prinsip administrasi publik dan nilai-nilai profesionalisme layanan publik menjadi dasar acuan untuk mewujudkan netralitas birokrasi pemerintahan Timor Leste melalui pengembangan aparatur fungsional yang efektif dan partisipatif. Kenyataan atau realitas implementasi manajemen kepegawaian di Timor Leste mengindikasikan bahwa netralitas birokrasi sulit diwujudkan karena di satu sisi dominasi kewenangan politik yang kuat menyebabkan ketidakseimbangan kewenangan profesional dalam pengembangan atau pembangunan aparatur fungsional yang efektif dan partisipatif. Pada sisi lain kemampuan aparatur fungsional yang lemah (minim) mudah dipengaruhi oleh berbagai potensi kepentingan, maka aparatur fungsional juga mudah dipolitisir dalam birokrasi pemerintahan yang berdampak secara linear dan dinamik dalam proses kegiatan manajemen kepegawaiannya. Sehingga realitas manajemen kepegawaian berjalan tidak sepenuhnya sesuai dengan idealitas prinsip, model, teori, metode dan teknik serta cara yang tersirat secara idealitas dalam aturan hukum kepegawaian (UU No. 8 / 2004). Maka direkomendasikan bahwa perlu adanya ketegasan dan kejelasan keseimbangan kewenangan dalam birokrasi pemerintahan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, baik tentang prosedur pelayanan publik maupun pelaksana manajemen organisasi dalam birokrasi pemerintahan di Timor Leste. Sehingga netralitas birokrasi dapat diwujudkan dengan proses pelaksanaan dimensi fungsi-fungsi manajemen secara profesional.

Kata Kunci : Manajemen SDM