Laporkan Masalah

HUBUNGAN KERJA SAMA BILATERAL PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH TIMOR LESTE DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ILEGAL PADA LINTAS BATAS DARAT KEDUA NEGARA

Tolentino de Araujo, Budi Winarno

2010 | Tesis | Ilmu Hubungan Internasional

Tesis ini penulis mengambil topik “Hubungan Kerjasama Bilateral Pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam Penanganan Perdagangan Illegal Pada Batas Darat Kedua Negara.” Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah terkait peningkatan perdagangan ilegal pada perbatasan darat Indonesia–Timor Leste yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi, hal ini karena belum adanya suatu penanganan terhadap perdagangan ilegal melalui kerjasama bilateral kedua negara. Maka, berangkat dari kenyataan di atas tujuan daripada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya penyelundupan secara ilegal melalui perbatasan darat Timor Leste dan Indonesia. Dan sejauh mana kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam penanganan perdagangan ilegal di perbatasan darat kedua negara tersebut. Kemudian dalam bentuk kerjasama seperti apa saja yang telah dilakukan oleh kedua negara dalam pengelolaan kepentingan ekonomi bersama. Untuk tujuan tersebut metode yang digunakan dalam menganalisa permasalahan di atas adalah melalui metode deskriptif kualitatif. Yakni, penulis memaparkan faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan ilegal pada batas darat kedua negara. Dalam temuan penulis terdapat faktor internal Timor Leste dan faktor lainnya yang menyebabkan peningkatan perdagangan ilegal antara kedua negara tersebut. Faktor- faktor tersebut yakni terkait kelonjakan harga dan langkanya kebutuhan pokok di Timur Leste. Selain itu, Timor Leste sebagai negara yang baru merdeka dituntut untuk meningkatkan kegiatan pembangunan fisik, dalam kondisi ini Timor Leste dihadapkan pada persoalan kebutuhan material bangunan, akibatnya harga kebutuhan material bangunan menjadi melonjak. Kemudian, dalam kebijakan penentuan nilai tarif impor pemerintah RDTL terlalu tinggi dalam menaikkan nilai tarif impor. Di lapangan, tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di perkotaan terhadap otoritas penjaga perbatasan sangat lemah. Belum lagi rendahnya insentif/gaji otoritas perbatasan. Sementara penggunaan kartu lintas perbatasan yang telah disepakati bersama masyarakat di perbatasan gagal diterapkan. Berangkat dari faktor-faktor di atas itulah yang menjadi pemicu utama terjadinya perdagangan ilegal antara kedua negara. Selain itu, faktor lain yang mempermudah terjadinya perdagangan ilegal antara kedua negara adalah masalah penyelesaian batas darat kedua negara yang masih belum tuntas, faktor sosioekonomi, kultur masyarakat perbatasan, gagalnya implementasi pasar tradisional yang disepakati, dan lemahnya koordinasi kerjasama bilateral antara Timor Leste dengan RI.

Kata Kunci : Hubungan Internasional Indonesia - Timor Leste


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.