SIDANG RAKYAT YOGYAKARTA: MOBILISASI ASPIRASI PENETAPAN SULTAN DAN PAKU ALAM Studi Kasus Komunikasi Politik Dalam Penentuan Mekanisme Kepemimpinan DIY

B u d i y o n o, Kuskridho Ambardi

2010 | Tesis | Ilmu Komunikasi

Isu Keistimewaan DIY yang menjadi persoalan politik, ditengarai oleh munculnya dua persepsi yang berbeda dalam penentuan mekanisme kepemimpinan di DIY. Di satu sisi menghendaki tetap mempertahankan mekanisme “penetapan” Dwi Tunggal Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sementara di sisi yang lain berusaha mengembangkan aspek demokratisasi dalam penentuan mekanisme kepemimpinan DIY yaitu melalui proses “pemilihan langsung.” Dua persoalan itulah yang memicu hadirnya Sidang Rakyat Yogyakarta (SRY) sebagai sarana komunikasi politik dalam rangka mengantisipasi persoalan politik yang sedang melanda masyarakat DIY. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, adalah: “bagaimana Sidang Rakyat Yogyakarta, sebagai forum rakyat dijadikan sarana komunikasi politik untuk penyaluran aspirasi penetapan dalam penentuan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana SRY digunakan sebagai sarana komunikasi politik dalam penyaluran aspirasi “penetapan” Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. Selain itu juga untuk mengevaluasi atau mendeskripsikan dengan cara bagaimana proses komunikasi diciptakan melalui gerakan SRY sehingga mempunyai kekuatan mempengaruhi sikap masyarakat memberi dukungan dan mempengaruhi sikap para penentu kebijakan dalam rangka perumusan dan penetapan UU Keistimewaan DIY yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus. Teknik pengumpulan datanya bersifat multi sumber bukti melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dokumen, dan sumber lain yang relevan (data statistik, Media Massa dan Media Online). Hasil penelitian menunjukkan temuan yang cukup signifikan yaitu dari tiga tahapan penelitian yang ingin dicapai, melalui gerakan SRY, dua diantaranya telah dapat dicapai yaitu 1) memobilisasi publik untuk mengikuti aksi SRY; 2) memobilisasi opini publik melalui media massa dan media online. Sementara tahapan ke tiga yaitu menggolkan status Keistimewaan DIY dengan mekanisme penetapan Dwi Tunggal Sultan dan Paku Alam menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mempertahankan Keistimewaan DIY, masih belum dapat dicapai karena masih menunggu jawaban pemerintah pusat, terutama dari kalangan eksekutif untuk meresponnya sebagai input dalam membuat rumusan ketentuan UUK DIY. Kata-kata Kunci: Sidang Rakyat Yogyakarta, Komunikasi Politik dan Demokratisasi

Kata Kunci : Komunikasi Politik