PROSES REINTEGRASI MANTAN ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM BIDANG POLITIK DAN SOSIAL EKONOMI YANG DIFASILITASI OLEH BADAN REINTEGRASI DAMAI ACEH (BRA)
DIAN AGUSTA, Riza Noer Arfani
2010 | Tesis | Ilmu PolitikBerakhirnya konflik bersenjata di Aceh ditandai dengan penandatanganan Mou Helsinki antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia. Salah satu implementasi MoU adalah reintegrasi mantan anggota GAM yang dilakukan melalui Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA). Penelitian ini berupaya untuk mengkaji seberapa berhasilkah upaya reintegrasi mantan anggota GAM oleh Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan objek kajian lapangan adalah Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) dan tugasnya dalam melaksanakan reintegrasi mantan kombatan GAM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bidang politik, reintegrasi telah berhasil dilaksanakan, terutama dalam hal pendirian partai lokal yang ditunjukkan dengan banyaknya partai lokal yang tumbuh di Aceh, yang juga didirikan oleh mantan anggota GAM, termasuk keberhasilan partai lokal dalam memenangkan beberapa pilkada di Aceh dan pemilihan umum legislatif tahun 2009. Kesempatan para mantan kombatan GAM untuk menjadi anggota TNI/POLRI juga terbuka lebar walaupun belum dilaksanakan secara optimal, Dalam hal pemulihan kewarganegaraan, seluruh mantan kombatan GAM telah dipulihkan kewarganegaraanya dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Reintegrasi dalam bidang sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa rehabilitasi harta publik/personal yang rusak, jaminan sosial (pendidikan, kesehatan, bantuan jatah hidup), pemberian kesempatan kerja kepada kombatan GAM, dan alokasi lahan pertanian kepada kombatan GAM kesemuanya masih menimbulkan banyak permasalahan, baik dalam hal pendataan, pelaksanaan pemberian kompensasi, maupun dalam proses monitoring atau pengawasannya. Proses reintegrasi setidaknya telah mampu mengurangi secara drastis pada konflik bersenjata yang sangat menyengsarakan rakyat. Proses reintegrasi ini harus terus berjalan seiring semakin mampunya masyarakat Aceh menangani berbagai persoalannya. Dengan kemajuan proses reintegrasi diharapkan pengurangan intensitas konflik akan semakin drastis, sehingga pembangunan di Aceh dapat lebih ditingkatkan dan akselerasinya dapat ditingkatkan. Kata kunci : MoU Helsinki, Badan Reintegrasi Damai Aceh, Proses Reintegrasi
Kata Kunci : Aceh-Politik, Pemerintahan