KINERJA PELAYANAN PERIZINAN PENELITIAN PELAYANAN PERIZINAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT

MD. NUR ISMAN HENDRA JAYA, Suparjan

2009 | Tesis | Sosiologi

Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dewasa ini merupakan response positif atas tingkat partisipasi masyarakat kepada pemerintah, ditengah tingginya pengaruh globalisasi dan menyongsong diberlakukannya sistim pasar bebas dengan membawa konsekuensi pada tingkat kompetisi yang sangat ketat dikalangan dunia usaha maupun dari sisi investasi. Hal tersebut menuntut langkah antisipasi dan response yang cepat dari pemerintah khususnya dan semua pihak pada umumnya. Langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lahat dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, dan dengan Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang pelimpahan wewenang dibidang perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, perlu disambut baik dan didukung semua pihak. Karena hal ini merupakan cerminan dari rasa tanggung jawab serta kepedulian Pemerintah Daerah kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lahat. Perspektif kinerja pelayanan perizinan dibangun dari peranan birokrasi yang harus menjadi penanggung jawab bagi pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan melakukan pembahasan yang diketengahkan secara empiris dan konseptual guna membangun paradigma baru dalam reformulasi kebijakan, refungsionalisasi birokrat sehingga dapat memperbaharui pelayanan publik kedepan. Dalam konteks ini, kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh mesin birokrasi dalam mengaplikasikan kebijakan untuk pelayanan publik. Dalam perbaikan birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik termasuk didalamnya partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk mengali sampai sejauhmana kinerja pelayanan perizinan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan dilapangan menjelaskan, rendahnya kinerja pelayanan perizinan SITU di tingkat kecamatan, secara umum, disebabkan oleh rendahnya diskresi dan pengaruh budaya paternalisme. Rendahnya diskresi menyebabkan aparat pelayanan dalam melayani harus menunggu pimpinan, apabila pimpinan sedang tidak berada di tempat yang berakibat terjadinya penundaan pelayanan, serta masih kuatnya budaya paternalisme yang menyebabkan birokrasi pelayanan publik dalam bertindak terpaku pada peraturan yang ada. Sehingga kepentingan masyarakat pengguna jasa belum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan.

Kata Kunci : Kinerja Lembaga